Network
LINGKAR MADIUN – Pilkada serentak hendak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Meski banyak penolakan atas dilaksanakannya pilkada karena Indonesia masih pada masa pandemi covid-19, pemerintah terus mengupayakan pelaksanaannya.
Menanggapai hal ini, pengamat politik dari Unversitas Islam Negeri Mataram (UIN Mataram) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ihsan Hamid menyatakan bahwa pilkada serentak 2020 layak dilanjutkan meski masih dalam masa pandemi.
Menurtnya, Covid-19 tidak perlu dijadikan kekhawatiran yang mendalam selama protokol kesehatan (prokes) dijalankan dengan disiplin.
Baca Juga: Manfaat Lidah Buaya Bagi Kulit Tubuh, Salah Satunya Menyembuhkan Luka Bakar
Menurutnya, harus ada pejabat definitif karena 80 persen pejabat akan habis masa jabatannya pada Januari 2021.
"80 persen dari 270 kepala daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak akan selesai periodenya sekitar Januari 2021, sehingga harus ada pejabat definitif," tutur Ihsan melalui pesan singkatnya kepada Tim Lingkar Madiun.
Pandemi ini tidak akan ada yang tahu kapan akan berakhir bahkan sampai saat ini kasus masih meningkat.
Sedangkan pengambilan keputusan yang bersifat strategis sangat tidak dimungkinkan untuk dilaksakan oleh pelaksana tugas atau pejabat sementara kepala daerah.
