LINGKAR MADIUN- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan isu perubahan iklim ini sudah dipastikan menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ).
APBN menjadi instrumen yang sudah mengidentifikasi anggaran untuk membiayai output khusus ditujukan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim atau disebut climate budget tagging.
“Artinya APBN secara transparan menjelaskan berapa porsi dari belanja kita untuk climate change. Selama ini adalah 4,1% atau tahun 2018-2020 kita mengeluarkan anggaran Rp102,6 triliun atau 4,3% dari total budget kita. Itu hanya 34% dari kebutuhan dana per tahunnya,” kata Menkeu, Sabtu 31 Juli 2021.
Baca Juga: Susul Greysia–Apriani, Anthony Sinisuka Ginting Berhasil Sumbang Medali Bagi Indonesia
Indonesia terus menjaga konsistensi berdasarkan kebijakan besarnya. Berbagai instrumen fiskal diberikan untuk menurunkan emisi CO2, bahkan mencapai Net Zero Emission tahun 2060.
“Kita menggunakan instrumen fiskalnya, yaitu tax holiday, tax allowance, PPN, PPnBM. Kita keluarkan PP 74 Tahun 2021 yang merefleksikan kalau mobil atau otomotif yang memiliki emisi lebih besar, maka PPNBM nya lebih tinggi,” ujar Menkeu.
Adanya insentif ini diharapkan semua pihak, termasuk korporasi dan masyarakat, menjadi tidak hanya menyadari mengenai isu perubahan iklim, tetapi juga mengadopsi, menginternalisasi dari di dalam keputusan-keputusan investasi dan konsumsinya.
Baca Juga: Selamat! Amerika Serikat Juara Piala Emas Concacaf 2021 Usai Kalahkan Meksiko
“Isu climate change ini kalau kita sampaikan ke banyak anak-anak muda pasti mereka termotivasi karena ini berjuang untuk kita dan berjuang untuk negara dan berjuang untuk dunia. Saya yakin banyak sekali anak-anak muda kita tuh passionate terhadap itu. Mereka sangat senang dan sangat mendukung,” kata Menkeu.***