LINGKAR MADIUN- Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Standar Akutansi Pemerintah (SAP) harus diperbarui, disesuaikan dan diperluas memenuhi perubahan perekonomian yang terjadi di Indonesia.
“Ekonomi Indonesia juga akan dihadapkan pada banyak hal perubahan yang membutuhkan juga standar yang terus disesuaikan. Basis SAP untuk penyusunan laporan keuangan harus dapat menangkap kondisi yang begitu dinamis di dalam perekonomian maupun dalam bidang teknologi dan tantangan-tantangan besar,” ungkap Sri Mulyani saat menjadi pembicara utama pada Acara Peringatan Hari Jadi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) ke-17 Tahun 2021, Rabu 6 Oktober 2021.
Tantangan perubahan yang dimaksud oleh Menkeu yakni teknologi digital dan perubahan iklim.
Dua tantangan ini membutuhkan dukungan KSAP guna menjaga dan mengawal akuntabilitas penggunaan dan pelaporan keuangan negara berkaitan dengan keduanya.
“Dengan teknologi digital, ekonomi berubah masuk kepada platform digital. Tentu ini menimbulkan banyak sekali konsekuensi termasuk di bidang akuntabilitas,” jelas Menkeu.
Era keuangan digital yang akan semakin masif membuka peluang kejahatan baru dalam melakukan penyelewengan, sehingga risiko dan juga manfaat yang diperoleh perlu disesuaikan.
Selain itu teknologi digital juga memunculkan aset dalam bentuk tidak berwujud yang perlu ditangkap.