LINGKAR MADIUN - Taiwan telah bereaksi tajam terhadap pidato Presiden China Xi Jinping di sebuah acara untuk memperingati 110 tahun Revolusi China 1911.
Kantor kepresidenan Taiwan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Revolusi 1911 membentuk demokrasi dan republikanisme, bukan otoritarianisme dan despotisme.
Dilansir dari NHK, dikatakan demokrasi dan republikanisme telah direalisasikan di Taiwan saat ini.
Baca Juga: Usia di Atas 50 Tahun, Cara Mudah dan Ampuh Tingkatkan Kekebalan Tubuh, Rutin Konsumsi Kacang Ini
Pernyataan itu juga menunjukkan China telah mengkhianati janjinya, bahwa kebijakan 'satu negara dua sistem' tidak mungkin dilakukan.
Lebih lanjut dikatakan, opini publik arus utama Taiwan dengan jelas menolak gagasan 'satu negara dua sistem.'
Dalam pernyataan terpisah, Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan masalah terbesar dalam hubungan lintas-selat terletak pada kegagalan Beijing untuk menghadapi Taiwan dan meninggalkan penggunaan kekuatan.
Baca Juga: Tegang! Menteri Pertahanan Taiwan Perkirakan China Bisa Serang Taiwan pada Tahun 2025
Dikatakan kebijakan Taiwan kaku, Beijing gagal untuk menanggapi situasi internasional yang berubah dan benar-benar mengabaikan keraguan dan keberatan rakyat Taiwan.
Dewan Urusan Daratan Taiwan menambahkan bahwa hanya 23 juta orang Taiwan yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka.
Konsepsi penyatuan Taiwan menguat akhir-akhir ini setelah ada opsi kemerdekaan Taiwan yang diusung oleh Partai Demokratik Progresif.
Partai Demokratik Progresif adalah partai yang mengusung Presiden Taiwan sekarang, Tsai Ing-wen.
Keinginan Warga Taiwan untuk merdeka tidak lain karena ketidakpercayaan mereka terhadap sistem komunisme dan satu partai yang ada di China Daratan.
Kendati demikian, China melalui Presiden Xi Jinping sudah bersumpah bahwa mereka akan menghormati prinsip demokrasi Taiwan, meskipun nantinya Taiwan telah menjadi bagian dari China.
Baca Juga: Hindari 6 Hal Sepele Ini, Dijamin Dagangan Laris Manis Sepanjang Hari Meski di Masa Pandemi Covid-19
Perlu diketahui, 'prinsip satu negara dua sistem' adalah prinsip yang diusung oleh Deng Xiaoping dalam menyatukan Taiwan karena adanya desakan dari dalam masyarakat China.
Dalam prinsip tersebut dinyatakan bahwa Taiwan (Republik China) dan China (Republik Rakyat China) adalah satu bangsa, yakni bangsa China dengan dua sistem yang berbeda.
Sistem yang ada di Taiwan adalah sistem yang berbasis demokrasi liberalisme, sedangkan di China adalah sistem yang berbasis demokrasi komunisme. ***