Network
LINGKAR MADIUN- Presiden Joe Biden mengatakan pada Rabu (10 Februari) bahwa Amerika Serikat mengambil tindakan terhadap militer Myanmar termasuk membekukan akses ke aset yang berbasis di AS saat ia mendesak para jenderalnya untuk melepaskan kekuasaan.
"Hari ini saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin politik demokratis dan aktivis yang mereka tangkap termasuk Aung San Suu Kyi dan juga Presiden Win Myint," kata Biden dalam sambutan terakhirnya menyusul kudeta pekan lalu.
"Militer harus melepaskan kekuasaan," katanya.
Biden mengatakan pemerintahannya memutus akses para jenderal ke dana US $ 1 miliar di Amerika Serikat dan akan segera mengungkap sanksi baru.
Baca Juga: Cek Fakta: Fadli Zon Dipecat dari Kursi Waketum Gerindra dan Digantikan Gus Irfan
Baca Juga: Program Beasiswa Luar Negeri Pascasarjana Kementerian Kominfo 2021, Simak Syarat Pendaftarannya
"Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat," kata Biden.
Biden mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengidentifikasi target putaran pertama di bawah sanksi minggu ini.
Dia menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak akan mengekang bantuan ke Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, yang ditujukan kepada masyarakat sipil atau kelompok kemanusiaan.
Baca Juga: Mengenal Jeruk Santang Madu, Buah yang Wajib Disajikan Saat Imlek
Hukum AS melarang bantuan kepada pemerintah yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, meskipun hampir semua pendanaan AS ke Myanmar disalurkan melalui kelompok non-pemerintah.
Para jenderal tertinggi termasuk panglima militer yang memimpin kudeta, Min Aung Hlaing, sudah berada di bawah sanksi perjalanan dan keuangan AS atas kampanye brutal Myanmar terhadap sebagian besar orang Muslim Rohingya.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan bahwa Amerika Serikat masih dapat meningkatkan tekanan lebih lanjut pada para jenderal dengan mengoordinasikan tindakannya dengan sekutunya.
Baca Juga: Cek Fakta: Fadli Zon Dipecat dari Kursi Waketum Gerindra dan Digantikan Gus Irfan
Baca Juga: Program Beasiswa Luar Negeri Pascasarjana Kementerian Kominfo 2021, Simak Syarat Pendaftarannya
"Kami dapat mengenakan biaya yang bahkan lebih curam dengan bekerja sama dengan mitra dan sekutu yang berpikiran sama," kata Price.
