Network
LINGKAR MADIUN – Perusahaan listrik negara Afghanistan telah mengajukan banding ke misi yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan bantuan 90 juta dollar atau sekitar Rp1,2 triliun.
Bantuan itu akan digunakan untuk membayar tagihan listrik kepada pemasok Asia Tengah.
Baca Juga: Pemerintahan Taliban Belum Stabil, ISIS Sudah Ledakan Bom dan Menebar Teror di Afghanistan
Afghanistan terancam akan mengalami pemutusan listrik dan pemadaman karena tagihan listrik yang belum dibayar, mengingat batas waktu tiga bulan untuk pembayaran telah berlalu.
Dilansir LINGKAR MADIUN dari Al Jazeera, sejak Taliban menguasai Afghanistan dari pertengahan Agustus, tagihan listrik belum dibayarkan ke negara-negara tetangga yang memasok sekitar 78% dari kebutuhan listriknya.
Baca Juga: China Desak Amerika Serikat untuk Bertanggung Jawab Atas Kehancuran di Afghanistan
Tagihan listrik Afghanistan ini menimbulkan masalah lain bagi pemerintah baru, Taliban, yang bergulat dengan krisis ekonomi karena banyaknya negara yang menolak kembalinya Taliban.
“Kami telah meminta UNAMA di Kabul untuk membantu rakyat Afghanistan membayar pemasok listrik negara itu sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan mereka,” kata Ahmadzai melalui telepon, merujuk pada Misi Bantuan PBB di Afghanistan.
Baca Juga: Majelis Umum PBB Akan Ditutup Tanpa Pidato Taliban dan Myanmar
