Ini Pidato Resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang Singgung Jutaan Muslim Dunia

- 1 November 2020, 06:08 WIB
Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Presiden Prancis Emmanuel Macron. /Instagram/@emmanuelmacron/

an jika keputusannya tidak dilaksanakan, itu harus mengesampingkan otoritas lokal dengan persetujuan hakim. Tindakan ini ditujukan untuk mempertahankan ketidakberpihakan sektor publik, dan pemeliharaan ketertiban umum. Dan dalam situasi tertentu, itu juga akan membantu melindungi pejabat terpilih kita dalam menghadapi tekanan seperti itu - karena saya tidak meremehkan tekanan yang dihadapi beberapa dari mereka di lapangan.

Sehubungan dengan banyak masalah di bidang medis dan perencanaan kota, keputusan konkret akan didorong oleh undang-undang ini yang juga akan berkaitan dengan situasi yang bertentangan dengan ketertiban umum, dengan kesetaraan gender dan yang harus diselesaikan dengan rasa tenang, rasa hormat dan pragmatisme.

Selama beberapa tahun terakhir, kami telah melihat peningkatan jumlah penyimpangan dalam banyak layanan publik yang disediakan oleh subkontraktor, terutama di sektor angkutan umum.

Hal-hal tersebut tidak pantas dan sering kali menimbulkan rasa tidak berdaya karena dianggap melanggar hukum.

Para pengawas yang menolak untuk mengizinkan perempuan naik bus karena apa yang mereka kenakan - harus sangat jelas, karena mereka tidak mengenakan apa yang mereka anggap pantas; panggilan bagi karyawan untuk memakai simbol yang mencolok, diakui oleh mitra swasta tetapi untuk karyawan yang memberikan layanan atas nama kotamadya, departemen atau negara bagian, yang karenanya memakai simbol-simbol ini saat menjalankan pekerjaan mereka.

Fenomena radikalisasi paksa sedang berkembang - selama beberapa bulan terakhir kami harus memantau lebih dari 80 orang yang bekerja di layanan Bandara Roissy Charles de Gaulle lebih dekat.

Semua contoh ini menunjukkan bahwa di tempat-tempat di mana ketidakberpihakan sektor publik jelas dan ditetapkan ketika berada di tangan pegawai negeri, di tempat-tempat terkendali, serangkaian penyimpangan berkembang ketika layanan publik dialihdayakan.

Undang-undang ini akan memungkinkan, dengan cara yang sangat praktis, untuk memastikan bahwa tugas ketidakberpihakan akan berlaku bagi pejabat publik dalam kerangka kegiatan mereka.

Akan tetapi, hal itu akan diperluas ke karyawan subkontraktor, yang jelas belum terjadi hingga saat ini. Dalam setiap situasi yang tidak dapat diterima yang saya sebutkan, ini akan memungkinkan kita untuk menanggapi dengan cara yang jelas dan tegas, untuk menghindari penyimpangan ini, dan terkadang, tekanan yang tidak dapat diterima.

Kami harus menangani semua perkembangan yang tidak sejalan dengan prinsip kami dan kami akan melakukannya dengan tegas dan berkomitmen. Pantau, tuntut, hukum.Tapi itu belum cukup.

Halaman:

Editor: Rendi Mahendra

Sumber: diplomatie.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x