LINGKAR MADIUN - Satu lagi permintaan untuk menunda Pilkada Serentak 2020. Namun kali ini langsung dilayangkan oleh pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) . Melalui Sekretaris Tim Audit dan Advokasi Kematian Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Mahlil Ruby juga meminta pemerintah menunda pesta demokrasi yang akan digelar 9 Desember
"Secara internal PB IDI meminta menunda pilkada,”kata Mahlil Ruby dalam webinar yang dihelat Masyarakat dan Pers Pengawas Pemilu PWI , Kamis (24/9).
Dikutip Tim Lingkar Madiun dari RRI, pernyataan ini dikeluarkan Mahlil bukan tanpa alasan, melainkan melihat angka penambahan kasus baru Covid-19 di Indonesia belum mengalami penurunan. Terlebih lagi menurut Mahlil grafik covid-19 di Indonesia masih belum berada di puncak.
Baca Juga: NHS Covid-19 , Aplikasi Pintar Pelacak Covid Buatan Inggris
Baca Juga: Masih Bingung Apa Itu Deals Sekitarmu ShopeePay? Simak Tips & Triknya
"Jadi PB IDI lagi memantau kapan puncaknya di Indonesia ini. Karena kalau kita melihat hari ini kita masih ada di lerengnya, bukan puncak, apalagi turun lereng. Kita masih menaikkan lereng dan belum sampai puncak," jelas Mahlil.
Mahlil juga menyatakan PB IDI masih meragukan tentang penerapan protokol akan dijalankan dengan ketat saat pelaksanaan Pilkada 2020 nanti.
Baca Juga: Unik! Polsek di Malang Gaet Dokar, Sosialisasikan Protokol Kesehatan
Baca Juga: Penelitian Ini, Buktikan Face Shield Tidak Efektif Tangkal Corona
“Dengan pertimbangan tanpa pilkada saja, pelaksanaan (protokol kesehatan) di lapangan itu perubahan perilaku sangat sulit dijalankan. Ini yang patut kita waspadai, sebab tingkat kepatuhan masyarakat sangat mempengaruhi penularan Covid-19,”tegasnya.
Sepakat dengan Mahlil, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih mengungkapkan pilkada serentak 2020 bisa beresiko tinggi. Hal ini dikhawatirkan jika terjadi tambahan pasien covid-19 dari klaster pilkada, maka tenaga kesehatan (nakes) dan fasilitas pelayanan kesehatan bisa ‘kewalahan'
"Kalau hitung-hitungan terjadi lonjakan yang hebat akibat pemilu itu, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tak akan tercukupi untuk menanggulangi itu. Itu jadi kekhawatiran kita," tutup Daeng.***