Network
LINGKAR MADIUN – Menteri Sosial Juliari P Batubara ditangkap oleh KPK, ia ditangkap terkait penerimaan suap bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 wilayah Jabodetabek.
Juliari ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu, 6 Desember 2020. Paket yang menjerat Juliari itu disalurkan ke warga yang tinggal wilayah Jabodetabek. Masing-masing paket sembako senilai Rp300 ribu.
Ironisnya, Juliari diduga memungut Rp10 ribu dari masing-masing paket sembako itu.
Baca Juga: Cek BLT UMKM Rp2,4 Juta di eform.bri.co.id/bpum tapi NIK KTP Tidak Terdaftar, Ini Solusinya
Baca Juga: 5 Daftar Bansos Pemerintah Ini Akan Diperpanjang hingga 2021, BLT Apa Saja?
Berdasarkan pemeriksaan KPK, dari Rp 300 ribu ada biaya pengadaan tas dan biaya transportasi senilai Rp15 ribu, setelah itu dipotong lagi sebanyak Rp10 ribu itu.
Sementara Kemensos telah menyaluarkan paket sembako sebanyak 12 kali untuk warga Jabodetabek.
Dalam setiap penyaluran terdapat 1,9 juta paket yang dibagikan ke warga. Sehingga total paket yang sudah dibagikan ke warga sekitar 22,8 juta paket sembako.
Baca Juga: 5 Daftar Bansos Pemerintah Ini Akan Diperpanjang hingga 2021, BLT Apa Saja?
Baca Juga: Login Eform.bri.co.id bpum, Pastikan Anda Terima Banpres BLT UMKM Rp2,4 Juta
Maka dengan pungutan Rp10 ribu per paket sembako untuk wilayah Jabodetabek total pungutan ilegal senilai Rp228 miliar.
Jumlah keseluruhan secara nasional paket sembako yang dibagikan sekitar 200 juta paket sembako.
Tidak heran jika setelah tertangkapnya Juliari, seluruh mata rakyat Indonesia tertuju pada mekanisme penyaluran bansos selama pandemi ini.
Baca Juga: Tanpa Daftar, Dana BLT Rp3,5 Juta Cukup Cek NIK KTP di Website Berikut
Tak tanggung-tanggung, pemerintah telah mengalokasikan progam perlindungan sosial sebesar Rp233,69 triliun.
Bantuan sosial itu merupakan bagian dari progam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi bencana kesehatan Covid-19.
Dari anggaran tersebut, dipecah menjadi 12 progam bantuan sosial (bansos) yang dijalankan sejumlah lembaga kementerian.
Baca Juga: Dana BLT UMKM 2,4 Juta Sudah Bisa Cair, Buruan Cek HP Kamu!
Hingga saat ini, realiasi bantuan sosial sudah mencapai 88,9 persen atau Rp207,8 triliun. Pemerintah menargetkan realisasi mencapi 100 persen pada akhir tahun.
Setelah terbongkarnya kasus korupsi dalam penyaluran bansos, bukan hal mustahil jika 12 progam bansos ini juga rawan menjadi objek korupsi.
Berikut ini adalah daftar 12 progam bansos pemerintah yang dijalankan pemerintah selama pandemi Covid-19:
1. BLT Keluarga PKH dan Bantuan Beras
Nilai yang dialokasi dalam progam ini yaitu sebanyak Rp41,97 trliun. Sementara penerima manfaat sebanyak 10 juta keluarga.
2. Bahan Pokok dan Bantuan Tunai Bahan Pokok
Untuk bantuan bahan pokok tersebut yang dialokasikan Rp47,09 triliun, dan penerima manfaat sebanyak 19,2 dan 9 juta keluarga.
3. Bansos Jabodetabek
Banos Jabodetabek yang membuat Mensos ditangkap KPK anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp7,10 triliun, serta diterima oleh 1,9 juta keluarga yang tinggal di wilayah Jabodetabek.
4. Bansos non-Jabodetabek
Bantuan ini dianggarkan sebanyak Rp33,10 triliun, dan penerima 9,2 juta keluarga di luar wilayah Jabodetabek.
5. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
Sementara bantuan dana desa ini terbilang cukup tinggi dengan nilai alokasi Rp31,80 triliun, dan akan diterima oleh sebanyak 8 juta keluarga.
6. Diskon Listrik
Progam diskon listrik ini senilai Rp11,62 triliun, dan diterima oleh31,4 juta rumah tangga.
7. Kartu Prakerja
Progam di bawah Kementerikan Kemnaker ini merupakan progam prioritas yang anggarannya cukup tinggi yaki Rp20,00 triliun, dan akan diterima 5,6 juta orang.
8. BLT BPJS Ketenagakerjaan Subsidi Gaji Kemnaker
Dari sekian progam yang paling banyak adalah BLT BPJS Ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran Rp29,85 triliun, yang diterima sebanyak 12,5 juta tenaga kerja.
9. BLT BSU Gaji Guru Honorer Kemendikbud
Pemerintah mengalokasikan progam ini sebanyak Rp2,94 trilun dan akan diterima 1,6 juta guru yang tersebar.
10. BLT BSU Gaji Guru Kementerian Agama
Sementara itu, progam di bawah naungan Kemenag ini dialokasikan sebanyak Rp1,56 triliun, dan akan diterima sebanyak 800 ribu guru.
11. Subsidi Kuota Internet Kemendikbud
Progam ini menyerap anggaran Rp5,50 triliun, penerima dari progam itu adalah 51 juta siswa, 51 juta mahasiswa dan 2,9 juta tenaga didik.
12. Bantuan Internet Siswa, Mahasiswa, dan Guru Kementerian Agama
Terakhir progam di bawah naungan Kemenag ini menyerap anggaran Rp1,16 triliun, dan diterima sebanyak 9,96 juta siswa, dan 1,12 juta mahasiswa.
Perlu diketahui progam perlindungan sosial tersebut hingga akhir November lalu, belum seluruhnya tersalurkan ke penerima.***
