Tanggapi Polemik KPK, PP Muhammmadiyah : Pemerintah Seharusnya Bisa Mem-Backup KPK

LINGKAR MADIUN - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir turut angkat bicara terkait polemik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Seperti diketahui sebelumnya 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dari tes wawasan kebangsaan (TWK) para proses perubahan status KPK menjadi ASN, yang  berujung 51 pegawai akan dinonaktifkan. 

Baca Juga: Kontroversi Sinetron Zahra, KPI Minta Lembaga Penyiaran Tidak Eksploitasi Anak dengan Setting Pernikahan Dini

Menanggapi itu Haedar Nashir menuntut pemerintah berlaku transparan  dan mengedepankan solusi.

Haedar mengatakan bahwa  Pemerintah seharusnya bisa menjadi pelindung lembaga antirasuah tersebut. 

“Legislative, yudikatif, eksekutif serta semua institusi negara itu harus mem-back up KPK dan jangan ada kepentingan untuk melemahkannya,” tutur Haedar saat pertemuan virtual dengan Watimpres pada 31 Mei 2021.

Selain itu,  Pengurus Pusat Muhammadiyah juga meminta agar politisasi apapun tidak dilakukan dalam polemik ini, sebab politisasi hanya akan membuat masyarakat apriori dalam memandang masalah.

Baca Juga: Khasiat Luar Biasa yang Dimiliki Kulit Semangka, Salah Satunya Mampu Menurunkan Tekanan Darah Dengan Cepat