Network
LINGKAR MADIUN- Satu lagi nama menteri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk membantu menangani kasus covid-19 di Indonesia. Penunjukan tersebut jatuh kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito. Wiku menerangkan dipilihnya Menko Maritim dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengendalikan kasus covid-19, khusus untuk provinsi-provinsi prioritas, dengan tingkat penularan tinggi.
Dikutip Tim Lingkar Madiun dari RRI, terdapat 9 provinsi yang menjadi sasaran penanganan Luhut Binsar Pandjaitan, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.
Baca Juga: Ternyata Begini, Cara Pencairan Bantuan UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah, Simak Ulasannya
Baca Juga: Satgas Covid-19 : Masker Scuba dan Buff Kurang Tepat Untuk Pencegahan Covid-19
"Presiden menugaskan wakil ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan bapak Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Satgas Doni Monardo untuk betul-betul mengawal arahan ini. Dan arahan ini diterapkan dalam rangka adanya Inpres No 6 tahun 2020 dalam rangka penegakan disiplin," jelas Wiku.
Sementara itu Luhut menjelaskan target yang diberikan oleh Presiden Jokowi tidak main-main, yakni hanya dalam waktu dua minggu.
"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran, yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate," ungkap Luhut.
Baca Juga: Awas! Polres Metro Jakarta Selatan Bangun Sinergisitas dengan 30 Komunitas untuk PSBB Tahap 2
Baca Juga: Kecamatan Nganjuk Tegakkan Protokol Kesehatan Sampai ke Desa
Menindaklanjuti instruksi Presiden, Luhut selaku Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyatakan akan menyusun tiga strategi yakni operasi yustisi, peningkatan manajemen perawatan pasien covid-19, dan penanganan spesifik kluster penularan di tiap provinsi.
Adapun dari ketiga strategi di atas, Luhut lebih menekankan pada operasi yustisi. "Kita harus lebih giat menjalankan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau tidak tindak keras pelanggaranya, mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak segera membaik," tegasnya.
Untuk diketahui, delapan dari sembilan provinsi telah tercatat sebagai penyumbang 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif.
Berdasarkan data 15 September 2020, DKI menjadi provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi dengan total kasus 56.175, 43.226 di antaranya dinyatakan sembuh dan 1.450 meninggal dunia. Sedangkan posisi kedua ditempati Jawa Timur, dengan jumlah kasus positif 38.809, dengan 31.243 sembuh dan 2.832 meninggal dunia.
