Network
Lingkar Madiun - Dengan aturan ketat protokol kesehatan, Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat tetap melanjutkan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, .
Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, memahami keputusan tersebut, namun tetap memperingatkan agar selalu waspada.
Melalui penelusuran Tim Lingkar Madiun dari RRI.co.id, JK menyampaikan kepada wartawan "Kalau Pemerintah, DPR, dan KPU sudah putuskan, tentu karena mempunyai alasan meyakinkan. Namun, perlu diketahui, bulan Desember 2020, para epidemiolog memperkirakan puncak pandemi dan musim hujan. Jadi partisipasi pemilih (diperkirakan) bakal rendah dengan risiko dan biaya besar," di Jakarta, Selasa (22/9/2020).
Baca Juga: Parah! Timor Leste Dihantui Kemiskinan, Impor Beras Rusak Hingga Tidak Bergizi
Baca Juga: Pemerintah Jepang Bujuk Warganya Menikah, Dibayar Rp84 Juta!
JK memberian imbauan, agar KPU membuat aturan ketat terkait mekanisme pengumpulan massa di tengah pandemi Corona. Aturan itu guna membatasi pengumpulan massa.
Namun JK lebih memilih untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 hingga vaksin ditemukan. Penundaan diyakini dapat menekan penyebaran Covid-19. Keselamatan dan kesehatan masyarakat jadi taruhannya di sini.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) khawatir, Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, justru akan memicu potensi penyebaran virus yang lebih besar. Kekhawatiran mengemuka melihat tahap pendaftaran pada 4-6 September lalu, dimana pemerintah belum dapat mengontrol kerumunan massa dengan menerapkan protokol kesehatan.
Baca Juga: Pemerintah Jepang Bujuk Warganya Menikah, Dibayar Rp84 Juta!
Baca Juga: Parah! Timor Leste Dihantui Kemiskinan, Impor Beras Rusak Hingga Tidak Bergizi
