Network
Baca Juga: Pemerintah Jepang Bujuk Warganya Menikah, Dibayar Rp84 Juta!
"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020. Ini demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan memilih," kata Fadjroel menyampaikan keterangan resmi Presiden Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/9/2020).
Pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Penyelenggaraan Pilkada juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas.
"Agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," terang dia.
Jokowi, kata Fadjroel, juga mengatakan bahwa pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Sebab, pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid selesai di Indonesia dan dunia.
"Karena tidak satu pun negara (di dunia, termasuk Indonesia) tahu, kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," tandasnya. ***
