Network
Lingkar Madiun - Berbagai gelombang penolakan Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) terus bergulir.
Bukan hanya datang dari serikat buruh. Kali ini penolakan UU Cipta Kerja datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj.
Said menyatakan, UU Ciptaker merugikan rakyat kecil, dan hanya menguntungkan kapitalis.
"Hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil," kata Said dilansir dari situs resmi nu.or.id berdasarkan penelusuran Tim Lingkar Madiun dari RRI, Rabu (7/10/2020).
Baca Juga: Luhut Sebut Demo Tolak UU Cipta Kerja saat Pandemi Covid-19 dapat Timbulkan Kematian
Baca Juga: Parah! Demo Di Bandung Berakhir Ricuh, Hingga Polisi Dilempari Bom Molotov
Said meminta agar warga NU harus punya sikap yang tegas dalam menilai UU Cipta Kerja. Dia menegaskan bahwa kepentingan rakyat kecil tetap harus diperjuangkan.
"Saya berharap NU nanti bersikap. Untuk menyikapi UU yang baru saja diketok ini. Mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang dan tawasuth. Kepentingan buruh dan rakyat kecil harus kita jamin. Terutama yang menyangkut pertanahan, kedaulatan pangan, dan pendidikan," Sadi menjelaskan.
Said lantas menyinggung tabiat politikus. Di masa pemilu, kata Said, para politikus membutuhkan suara rakyat agar terpilih. Namun ketika sudah terpilih malah menutup telinga dari aspirasi yang disalurkan masyarakat.
"Kalau sedang Pilkada, Pileg, dan Pilpres suaranya rakyat dibutuhkan, tapi kalau sudah selesai rakyat ditinggal," kata Said.
