Network
Lingkar Madiun - Salah satu syarat agar perushaan besar dapat menjalankan produksinya adalah analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Apabila perusahaan besar tidak memiliki Amdal atau melanggarnya di kemudian hari, maka pemerintah berhak mencabut izin usahanya.
Bahlil Lahadiala selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa aturan itu sangat revolusioner dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam mementingkan aspek lingkungan.
"Tidak ada risiko hukum yang kuat yang menyatakan Amdal, katakanlah usahanya ditutup. Belum ada (preseden) itu, yang ada terus. Maka dengan UU ini, Amdal dimasukkan sebagai izin usaha. Supaya kalau orang yang melanggar Amdal kita bisa peringatkannya kami cabut, kata Bahlil, Jumat (16/10/2020), berdasarkan penelusuran Tim Lingkar Madiun dari RRI.
Baca Juga: 14 Orang Tewas Dalam Serangan Roket Di Pakistan
Baca Juga: Geger! Ditemukan Beras Plastik Beredar Di Purwakarta
Karenanya, lanjut dia, pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menurut Bahlil, pemerintah tidak punya hak untuk mencabut izin usaha yang melanggar Amdal di kemudian hari.
Dia pun menerangkan, Amdal pada Undang-undang yang lama tidak termasuk dalam izin usaha. Pada Undang-undang Omnibus Law, lanjut dia, Amdal merupakan hal yang wajib dilampirkan ketika perusahaan besar mengajukan izin usaha. Keduanya saling melekat dan tidak terpisahkan.
Menurut Bahlil, ada tiga klasifikasi usaha yang diatur dalam Undang-undang Omnibus Law, yaitu perusahaan kecil, menengah dan besar.
Baca Juga: Tersandung Kasus Korupsi, Irwandi Diberhentikan Jokowi Sebagai Gubernur Aceh
Baca Juga: Praka PW Dipecat Karena Terbukti Homoseksual, Begini Kronologinya
"Jika perusahaan kecil, maka cukup mengajukan surat pernyataan. Sedangkan perusahaan menengah terdapat Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL-UPL). Sementara perusahaan besar harus mengajukan Amdal saat pertama kali mengajukan permohonan izin," jelasnya.
Bahlil yang berlatarbelakang pengusaha ini berpengalaman bahwa upaya untuk mengajukan Amdal sangat sulit dilakukan. Sebab ada upaya tarik-menarik kepentingan antara pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kementerian serta pihak yang terkait.
"Mengurus Amdal sendiri bahkan bisa mencapai lebih. Hal itu membuat daya saing Indonesia lambat, jika dibandingkan dengan pabrik di Vietnam yang sudah berproduksi," pungkasnya.
Baca Juga: Tersandung Kasus Korupsi, Irwandi Diberhentikan Jokowi Sebagai Gubernur Aceh
Baca Juga: Tolak UU Cipta Kerja, Buruh dan Mahasiswa Jombang Unjuk Rasa
Selain itu, lanjut Bahlil, semua perizinan juga terintegrasi lewat Online Single Submission (OSS). Dengan begitu, transparansi, efesiensi, serta memangkas birokrasi yang panjang. Dengan kata lain, praktik korupsi bisa dihilangkan karena tidak pengusaha bersinggungan dengan aparat atau birokrasi.
Semuanya jelas dan bersih. Dan yang penting isyarat dengan UU ini diwajibkan kepada seluruh investor baik dalam dan luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bergandengan dengan UMKM. Nah, alasan mengapa saya katakan UU ini pro-UMKM, di mana saya pengin mahasiswa kita, bisa menjadi pengusaha dengan bekerja dengan UU ini, "paparnya.
Bahlil juga mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia ditopang oleh UMKM yang dapat mencapai 64 juta. Namun, Bahlil menyayangkan semua UMKM yang bergerak di sektor informal sehingga menyebabkan kredit pinjaman Indonesia keluar sekitar Rp6 ribu triliun.
Baca Juga: Tersandung Kasus Korupsi, Irwandi Diberhentikan Jokowi Sebagai Gubernur Aceh
Baca Juga: Diduga Depresi, Seorang Pria Gantung Diri Di Pohon Nangka
"Maka, kami formalkan agar bisa mendapatkan akses perkreditan. Di samping itu, pemerintah siapkan dana juga, dan ada kewajiban pemerintah untuk menyiapkan pasarnya, dibeli, atau ditalangi pemerintah, lalu kemudian lewat BUMN dicari market-nya keluar," tandasnya. ***
