Network
Jhonny juga menyatakan bahwa kritikan dan saran dari publik akan menjadi masukan yang sangat baik untuk menyempurnakan UU Cipta Kerja dalam pembahasan yang akan datang, yaitu pada tingkat Peraturan Pemerintah (PP) atau aturan turunan lainnya seperti Peraturan Daerah (PERDA).
"Berbagai kritik dan saran publik juga baik sejauh tidak merubah atau tidak menambah dalam lingkup undang-undang yang telah disahkan tersebut. Kenapa saya katakan ini? Karena undang-undang ini kita butuhkan sekarang di berbagai sektor. Undang-undang ini tidak saja satu atau dua sektor, dia menyangkut begitu banyak sektor,” tandasnya.
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa UU Cipta Kerja justru akan mendorong transformasi ekonomi Indonesia, khususnya dari segi tata kelola ekonomi dalam negeri sendiri dan akan membuka ruang investasi baik dalam dan luar negeri.
Baca Juga: Norovirus Mengerikan? Kenali Gejala dan Pencegahannya
Baca Juga: 2 Tips Mudah Agar Bisnis Ikan Cupang Raup Jutaan Rupiah
“Kita sama-sama tahu GDP nasional kita disuport 60%-nya oleh UMKM dan koperasi, dan UMKM dan koperasi ini menjadi perhatian yang begitu sentral di dalam undang-undang ini. UMKM dan koperasi ini ada 64 juta di Indonesia dan menyerap sekitar 100 juta tenaga kerja," jelasnya.
Menteri Johnny memastikan bahwa UU Cipta Kerja sangat signifikan. Oleh karena itu, keberpihakan negara kepada UMKM, koperasi dan khususnya tenaga kerja sangat tinggi.
“Itulah yang membuat saya berterima kasih kepada DPR dan tentu Presiden karena ini inisiatif pemerintah menyelesaikan undang-undang ini dengan cepat,” pungkasnya.***
