Sekolah Buka Januari 2021, Ketua DPD: Pemda Harus Terlibat

23 November 2020, 13:19 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti /dpd.go.id

Lingkar Madiun – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan imbauan agar Pemerintah Daerah (Pemda) harus terlibat secara aktif dalam persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan digelar mulai bulan Januari tahun 2020.

Menurut LaNyalla, Pemda perlu membantu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk protokol kesehatan saat kegiatan PTM di semua sekolah yang ada di wilayah pemerintahannya.

 “Untuk pembangunan sarana atau fasilitas demi menunjang protokol kesehatan, pemda harus terlibat. Tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi seluruh sekolah yang ada di wilayahnya,” tutur LaNyalla, seperti dikutip Lingkar Madiun dari Antaranews.com pada hari Senin, 23 November 2020.

Baca Juga: Sekolah Buka Januari 2021, Satgas COVID-19 Himbau Pemda Fasilitasi Screening Kesehatan di Sekolah

Baca Juga: Perguruan Tinggi Gelar Kuliah Tatap Muka, Mendikbud: Ikuti Prokes Ditjen Dikti

LaNyalla juga mengingatkan bahwa pelaksanaan PTM membutuhkan persiapan yang tepat agar anak-anak tidak menjadi korban.

“Wacana pembukaan sekolah di seluruh zona risiko corona harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Jangan gambling atau spekulasi dengan nasib anak-anak,” ujar LaNyalla.

Selain itu, sekolah juga harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan virus corona di lingkup sekolah tersebut.

Baca Juga: Seleksi Guru PPPK 2021, Kemenpan-RB: Peluang untuk Honorer K2

Diperlukan adanya Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 di sekolah yang menjalin kerja sama dengan Satgas COVID-19 dari Pemda.

LaNyalla berharap Satgas COVID-19 sekolah secara aktif mengawasi jalannya penerapan protokol kesehatan yang ada di sekolah masing-masing.

Fungsi pengawasan ini bukan hanya tentang penggunaan masker, cuci tangan dengan benar, atau penerapan jaga jarak antar warga sekolah.

Baca Juga: Bank Dunia: Pendidikan di Indonesia Tertinggal

Sistem pembelajaran bergilir yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) juga harus dilaksanakan dengan ketat.

“Dengan melibatkan Satgas COVID-19 daerah atau pihak luar sekolah, penerapan disiplin protokol kesehatan diharapkan bisa dilakukan dengan maksimal. Sehingga jika ada yang abai, Satgas COVID-19 bisa langsung mengingatkan,” kata LaNyalla.

Namun, LaNyalla meminta agar PTM ditunda jika Pemda merasa wilayahnya belum siap.

“Kepala Daerah harus benar-benar memperhitungkan, mengevaluasi, dan mengkaji pembukaan belajar tatap muka ini. Bila sekolah belum mampu menerapkan protokol kesehatan yang ketat di sekolah, jangan dipaksakan. Lebih baik belajar tatap muka tidak dilakukan,” ucap LaNyalla.

Baca Juga: Asesmen Nasional 2021, Mendikbud: Guru Harus Bisa Diagnosa Kompetensi Siswa

Sebelumnya, Kemdikbud telah mengumumkan bahwa pelaksanaan PTM diserahkan kepada Pemda dan harus disetujui sekolah, orang tua murid, dan Pemda.

Sejauh ini, 87 persen sekolah yang masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh, sementara sekolah yang siap melakukan PTM hanya 13 persen.***

Editor: Rendi Mahendra

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler