LINGKAR MADIUN - Telah beredar sebuah video viral di media sosial berasal dari wali murid bernama Elianu Hia yang mengaku dipanggil pihak sekolah lantaran anaknya menolak untuk memakai jilbab.
Dalam kasus ini kemudian ditanggapi oleh salah seorang guru yang menjelaskan bahwa siswi di SMKN 2 wajib memakai jilbab.
Dari sini terlihat telah terjadi pemaksaan terhadap siswi non muslim untuk menggunakan jilbab di SMK Negeri 2 Padang. Hal ini menarik kemendikbud, Nadiem Makariem untuk memberikan komentarnya.
Baca Juga: Banyak Korban Penipuan Berkedok Investasi, Polri: Jangan Mudah Percaya
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menilai hal itu sebagai bentuk intoleransi.
"Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga (melanggar) nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan," kata Nadiem,
"Pemerintah tidak akan mentolerir guru atau kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut,"lanjut nadiem.
Lebih dari itu, tindakan ini pemaksaan pemakaian jilbab ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai pancasila. Nadiem mengungkapkan bahwa ada beberapa aturan hukum yang dilanggar dalam pemaksaan ini.
Baca Juga: Beli Paket Internet Lebih Menguntungkan dengan ShopeePay, Ikuti Langkah-Langkah Berikut Ini
Pelanggaran hukum itu mulai dari pelanggaran kebebasan beragama yang dijamin dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Kemudian, hal ini juga melanggar Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam undang-undang itu menjamin pendidikan yang demokratis, adil, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM.
Yang terakhir adalah pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pendidikan nomor 45 tahun 2014.
Baca Juga: 8 Manfaat Kesehatan Luar Biasa dari Teh Melati, Dapat Tingkatkan Fungsi Otak, Selengkapnya
Permen ini mengatur tentang pakaian sekolah harus memperhatikan keyakinan agama setiap peserta didik.
Menindaklanjuti hal ini, Nadiem telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Padang.
Koordinasi ini berkaitan dengan tindak lanjut kasus ini. Dan jika memang terbukti salah, Nadiem akan memberhentikan sejumlah orang yang terlibat.
"Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini jadi pembelajaran kita bersama ke depan," tukas Nadiem.***