Sering Keluar di TWK CPNS, Inilah Penjelasan Tentang Pasal 24 UUD 1945 Lengkap dan Wajib Dihafalkan

LINGKAR MADIUN-Tes CPNS hampir digelar Kemenpan-RB setiap tahunnya. Soalnya setiap tahun memang hampir mirip tiap tahunnya. Seperti TWK, Pasal 24 UUD 1945 tentang lembaga peradilan sering keluar.

Pasal 24 UUD 1945 ini sebenarnya terdiri termasuk dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam TWK CPNS soal seperti ini seringkali keluar karena banyak hal yang meliputinya.

Terutama agar CPNS tahu bagaimana peradilan di Indonesia bekerja. Maka dalam TWK ini sering keluar soal tentang Pasal 24 UUD 1945 tentang Lembaga Peradilan ini.

Baca Juga: Pemanah Korea Selatan Dibully di Negara-nya sendiri Hanya Karena Berambut Pendek, Begini Ulasan Lengkapnya

Pertama adalah pasal 24, dimana pasal ini banyak membahas tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal ini memiliki 3 ayat. Ayat (1) berisi tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, ayat (2) berisi tentang pelaksanaan peradilan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lain dibawahnya, serta ayat (3) badan-badan lain yang fungsinya dengan kekuasaan kehakiman.

Baca Juga: PPKM Level 4 Segera Berakhir, Terawangan Denny Darko, Menekan Penyebaran Covid-19 dengan Melakukan Hal Ini

Selanjutnya pasal 24A, dimana pasal ini secara utuh mengatur Mahkamah Agung.

Pasal ini memiliki 5 ayat. Ayat (1) berisi wewenang MA mengadili di tingkat kasasi, ayat (2) Integritas Hakim Agung, (3) Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR dengan persetujuan Presiden, (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih hakim agung, (5) susunannya diatur oleh undang-undang.

Baca Juga: Spoiler The Devil Judge Episode 9, Serangan Kim Ga On dan Kang Yo Han Melawan Yayasan Tanggung Jawab Sosial

Lalu ada Pasal 24B, dimana membahas tentang Komisi Yudisial.

Pasal ini memiliki 3 ayat. Ayat (1) adalah sifat KY yang mandiri dalam menjaga martabat dan perilaku hakim, (2) Integritas anggota Komisi Yudisial, (3) Anggota KY diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Baca Juga: Pencairan intensif Nakes Tumpang Tindih, Puan Maharani: Segera Bayarkan

Lalu yang selanjutnya adalah pasal 24C. Pasal ini mengatur tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal ini memiliki 6 ayat. Ayat (1) kewenangan Mahkamah Konstitusi, (2) Kewajiban MK memberi keputusan pada DPR atas dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden, (3) Sembilan Hakim MK, 3 dari MA, 3 dari DPR, dan 3 dari Presiden, (4) Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih hakim konstitusi, (5) Integritas hakim konstitusi, (6) Pengangkatan dan pemberhentian diatur di Undang-undang.

Baca Juga: Ingin Tanaman Tumbuh Subur dan Cepat Berbunga? Gunakan Vetsin, Simak Begini Caranya

Seperti itulah pasal 24 UUD 1945 ini. Untuk lebih jelasnya dapat dibuka UUD 1945 untuk mengetahui secara pasti rinciannya seperti apa.

Pasal yang dikenal sebagai pasal kekuasaan kehakiman ini sering keluar dalam TWK dan para CPNS setidaknya memahaminya, lebih-lebih bisa menghafalkannya.***