LINGKAR MADIUN- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 masih akan tetap digunakan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
Pemerintah akan meneruskan program perlindungan sosial dan juga meneruskan program pemulihan ekonomi serta membangun pondasi perekonomian ke depan melalui APBN 2021.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) Tahun 2020 dengan tema Peran APBN untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan di Tengah Gejolak Ekonomi Global melalui video conference pada Rabu (04/11).
Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran Pendidikan Harus 20 Persen dari APBN, No Matter What
Baca Juga: Imbas Pandemi, APBN RI Defisit Hingga Rp682,1 Triliun
“Tahun 2021 kita akan tetap melaksanakan pemulihan ekonomi karena ternyata sampai akhir tahun walaupun ada upaya penemuan vaksin. Itu tidak akan terjadi secara serentak dan cepat pada awal tahun 2021. Oleh karena itu, APBN 2021 masih memiliki tema menjaga di bidang kesehatan, kenaikan di anggaran kesehatan masih cukup besar di atas 5% bahkan di atas 6% dalam rangka antisipasi untuk vaksinasi. Namun, kita juga sudah mulai membangun pondasi-pondasi ekonomi Indonesia ke depan. ICT kita bangun, perlindungan sosial masih diberikan meskipun mungkin tidak sebesar tahun 2020 tapi cukup sangat luas, anggaran kesehatan meningkat, ketahanan pangan, pariwisata akan dihidupkan kembali dan infrastruktur akan mulai digiatkan kembali,” ungkap Menkeu.
Pemerintah masih akan tetap berupaya semaksimal mungkin agar ekonomi kembali bangkit kembali ke sedaia kala dan setelah ekonomi bangkit kembali maka APBN akan mulai disehatkan kembali.
Dengan seperti ini maka APBN akan berangsur-angsur menjadi sehat, ekonomi pulih dan pada posisi tersebut kita siap menghadapi apapun tantangan kedepan dalam rangka mencapai tujuan dari masyarakat sejahtera.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 11 Dibuka, Apa Itu Kartu Prakerja, Untuk Siapa, dan Berapa Insentifnya?
Baca Juga: Bagaimana Sistem Insentif Kartu Prakerja Gelombang 11? Simak Penjelasannya Disini
“Oleh karena itu, pada saat kita memfokuskan pemulihan ekonomi, APBN juga melakukan reformasi. Reformasi di bidang perpajakan dilakukan, penerimaan negara terus ditingkatkan tanpa menyebabkan ekonomi menjadi lemah kembali. Belanja Negara juga mengalami reformasi, bagaimana kualitas belanja antara pusat dan daerah bisa diperbaiki, disinkronkan, bisa mengurangi berbagai belanja yang tidak efisien. Itu semua dilakukan dan bagaimana menjaga investasi supaya kita betul-betul bisa menjaga APBN,” jelas Menkeu.
Defisit APBN pada tahun 2021 nantinya akan dibuat sedikit lebih rendah dari tahun 2020. Dengan ini maka akan menjai suatu sinyal bahwa penyehatan APBN sudah mulai bertahap dilakukan tapi tentunya memerlukan tahapan-tahapan dan tidak dapat secara instan.
Menkeu menjelaskan jika APBN langsung segera disehatkan maka ekonominya mungkin akan rapuh kembali.
Baca Juga: UMP Jakarta 2021 Naik 3,17 Persen, Jadi Rp 4,4 Juta
Baca Juga: Banyak yang Tidak Tahu, Ternyata Kopi Dapat Turunkan Berat Badan. Simak Info Lengkapnya di Sini
Oleh karena itu, pemerintah bersama kementerian keuangan akan selalu mengupayakan formulasi yang tepat bagaimana tahapan konsolidasi dan penyehatan berjalan sambil memperkuat ekonomi.
“Pada akhirnya, ekonomi Indonesia akan mampu untuk tidak hanya bangkit karena Covid, tapi kita membangun fondasi ekonomi menjadi lebih kuat. Sehingga apa yang disebut trajectory pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat secara eksponensial untuk mengejar berbagai ketertinggalan. Namun, ini adalah kerja kita semuanya, kerja bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah melakukan dengan menggunakan seluruh instrumen kebijakan dan berbagai regulasi yang disederhanakan, birokrasi yang diefisienkan sehingga manfaatnya bagi masyarakat menjadi lebih maksimal,” pungkas Sri Mulyani.
Seperti yang telah diketahui bersama, karena pandemi covid-19 pada tahun ini banyak anggaran yang dialihfungsikan menjadi dana untuk mendukung pemulihan ekonomi salah satunya sebagai dana sosial khususnya masyarakat yang terkena dampak pandemi.***