Network
LINGKAR MADIUN - Taliban telah meyakinkan perempuan tentang hak-hak mereka dalam hukum Islam, tetapi apa artinya tetap ambigu.
Menyusul pengambilalihan ibu kota Afghanistan, Kabul oleh Taliban, sebuah diskusi mendesak berkisar seputar sistem hukum pemerintah yang baru dan lebih khusus lagi, bagaimana ia akan memperlakukan perempuan.
Setelah kemenangan Taliban pekan lalu, komandan senior Waheedullah Hashimi menjelaskan secara luas bagaimana Afghanistan akan diperintah.
Dia mengatakan dewan ulama Islam akan menentukan sistem hukum dan bahwa pemerintahan Islam akan dipandu oleh hukum Islam, bukan prinsip-prinsip demokrasi.
“Tidak akan ada sistem demokrasi sama sekali karena tidak memiliki basis di negara kita,” katanya. “Kami tidak akan membahas sistem politik seperti apa yang harus kami terapkan di Afghanistan karena sudah jelas. Ini adalah hukum Syariah dan hanya itu,” katanya kepada Reuters.
Dalam konferensi pers pertama kelompok itu pada hari Selasa, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid meyakinkan perempuan bahwa hak-hak mereka akan dihormati dalam kerangka hukum Islam, menambahkan bahwa perempuan akan memiliki hak untuk pendidikan dan pekerjaan.
