LINGKAR MADIUN – Indonesia masih ramai memperbincangkan kursi Kementerian Sosial pasca tertangkapnya Mensos Juliari Batubara oleh KPK atas dugaan kasus suap dana bansos pada Minggu, 6 Desember 2020.
Pasalnya posisi Mensos dinilai amat strategis dan masih mencari siapa pemiliknya.
Menanggapi hal ini, ketua umum Perkumpulan Pekerjaan Sosial (Propeksos), Sukma Sandi mendesak agar presiden Jokowi memberikan 'jabatan seksi' itu kepada orang yang profesional di bidangnya.
Sandi berpendapat demikian dikarenakan permasalahan sosial yang semakin kompleks.
"Kemiskinan dan situasi kesejahteraan sosial masyarakat akibat dampak covid-19 perlu penanganan oleh tenaga profesional,"tutur Sandi.
Baca Juga: PT DI Rugikan Negara Rp202 Miliar, KPK Panggil Enam Orang Saksi
Menurutnya, jika kursi Kemensos diisi oleh orang yang profesional akan lebih mampu menyelesaikan berbagai persoalan di ranah Kementerian Sosial. Selain itu, jika tenaga profesional yang dipilih tentunya akan terbebas dari kepentingan politik.
“Bidang profesional membutuhkan sosok yang tepat, karena masalah sosial tidak hanya mengenal penyaluran bantuan sosial sembako atau uang, ada intervensi profesional dnegan pendekatan ilmiah, dan ini tidak banyak diketahui banyak kalangan” jelasnya.
Baca Juga: 6 Bahaya Tidur Dilantai yang Tidak Boleh Disepelakan, Salah Satunya Menyebabkan Penyakit Stroke
”Ya pada intinya kami meminta pak Jokowi mempertimbangkan posisi Mensos dari kalangan profesional. Berbagai persoalan di Kemensos membutuhkan sosok yang berintegritas dan bebas dari kepentingan partai politik” tegasnya
Hasil wawancara Tim Lingkar Madiun terkait desakan Ketua Umum Propeksos ini memiliki dua alasan yang sangat kuat.
Pertama, Sandi menilai bahwa kursi kemeterian sosial ini sangat seksi dan strategis, karena pekerjaannya yang dilakukan langsung terjun dihadapan masyarakat untuk mengetahui secara detail kondisi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Sinopsis Film Stand by Me Doraemon, Kisah Sedih Nobita yang Kehilangan Doraemon
”Kemensos terjun langsung dengan masyarakat, berhadapan dengan dengan berbagai kalangan terkait bantuan-bantuan sosial, menurut saya hal ini menjadikan Kemensos menjadi perhatian partai politik....ini poin nya” tegasnya saat dihubungi Tim Lingkar Madiun pada Senin, 14 Desember 2020 secara virtual.
Poisisi ini sangat cantik sehingga akan menambah daya tarik masyarakat pada seseorang dengan kepentingan politiknya.
Dalam hal ini Sandi juga menilai bahwa situasi ini akan mengakibatkan tidak tuntasnya masalah sosial karena fakir miskin dan anak-anak hanya akn menjadi objek politik yang akhirnya akan tetap terlantar.
Baca Juga: 4 Ragam Ikan Hias Berwarna Cantik , Cocok Untuk Menceriakan Akuarium
Kedua, dengan menunjuk orang profesional yang mengisi kursi tertinggi di Kemensos tersebut akan terbebas dari kepentingan-kepentingan politik dan akan lebih terfokus dalam mensejahterakan masyarakat dan tentunya dnegan harapan dapat menuntaskan kemiskinan tanpa menelantarkan mereka.
Sandi juga mengaku telah menyurati Presiden terkait pengisian kursi ini dan menjunjung harapan bahwa kalangan profesional dapan menuntaskan masalah-masalah yang terdapat pada Kemensos.
Baca Juga: Mengenal Terapi Plasma Darah, Salah Satu Pengobatan Alternatif Bagi Pasien Covid-19
“Harapan kita dengan menteri dari kalangan profesional akan berdampak bagi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran dan dampak dari covid 19”
Kementerian Sosial (Kemensos) yang sebelumnya adalah Departemen Sosial (Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial.
Baca Juga: Bahaya Abu Vulkanik Bagi Kesehatan Anak, Begini Upaya Mengatasinya
Telah diketahui sebelumnya Departemen Sosial telah di hapuskan pada era Gus Dur, yang kemudian dibentuk Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) yang berada langsung dibawah Presiden.
BKSN tidak menuntaskan masalah dan malah terjadi serba kekurangan karena tidak berimbangnya populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSN juga sangat terbatas.
Hal ini menyebabkan Gus Dur memunculkan kembali Kementerian Sosial dan digabungkan dengan Kementerian Kesehatan.***