LINGKAR MADIUN – Masyarakat Indonesia menyatakan keprihatinan atas keamanan data medis pribadi mereka.
Ini merupakan imbas setelah sertifikat vaksin COVID-19 Presiden Joko Widodo bocor.
Dilansir LINGKAR MADIUN dari Reuters, saat ini keamanan dunia siber sedang disorot karena Indonesia memiliki catatan keamanan siber yang lemah, ditambah dengan literasi online yang buruk dan sering terjadi kebocoran data.
Baca Juga: Sertifikat Vaksin Tidak Muncul di Aplikasi Peduli Lindungi? Begini Cara Mengatasinya
Sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo yang beredar online, menunjukkan nomor identitas dan waktu vaksinasi telah dibocorkan oleh peretas yang menemukan datanya di aplikasi pemantauan vaksin resmi PeduliLindungi.
“Beberapa orang telah mengakses sertifikat vaksin Pak Joko Widodo dengan menggunakan fitur cek vaksin yang tersedia di PeduliLindungi,” kata keterangan resmi, Jumat lalu.
Baca Juga: Sertifikat Vaksin dan Data Anda Bermasalah? Berikut Cara Lapornya
Pemerhati teknologi Ageng Wibowo, 39, yang berbasis di Jakarta, mengatakan bahwa kebocoran itu data itu membuatnya menyerukan opini atas pembentukan undang-undang keamanan siber yang lebih ketat.
“Kalau seorang presiden saja datanya bisa bocor, bagaimana dengan saya yang hanya orang biasa?”
Namun, pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah dan mengatakan bahwa data Jokowi diakses melalui situs web Komisi Pemilihan Umum.
Baca Juga: Viral Data Presiden Jokowi di Aplikasi PeduliLindungi Bocor, Begini Penjelasan Kominfo
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihak berwenang telah memblokir akses ke data pejabat publik setelah pelanggaran tersebut.
Pejabat menambahkan bahwa mereka bekerja untuk meningkatkan keamanan data pengguna PeduliLindungi.
Kebocoran itu terjadi hanya beberapa hari setelah peneliti penyedia enkripsi vpnMentor mengungkapkan bahwa data 1,3 juta pengguna PeduliLindungi telah diretas.
Baca Juga: Peduli Kesehatan Mental Anak Akibat COVID-19, Pemerintah DIY Terjunkan Psikolog
Informasi yang diretas termasuk data pengguna dan hasil tes COVID-19, kata para peneliti.
“Peretasan data lebih sering terjadi di Indonesia karena penetrasi digital yang sangat tinggi dan sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran digital yang baik pengelola data,” kata analis keamanan siber Alfons Tanujaya di Jakarta.
Netizen juga mengungkapkan kemarahan secara online.
Baca Juga: Mengenal Aplikasi PeduliLindungi, Karya Anak Bangsa Bantu Kendalikan Pandemi COVID-19 di Indonesia
“Berapa banyak lagi kasus besar yang haru terjadi untuk menunjukkan bahwa TI dan manajemen data di negara kita gagal?,“ cuit seorang netizen di Twitter, seperti yang dikutip Reuters.
Sebelumnya pada Mei lalu, lebih dari 200 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga dibocorkan oleh peretas.***