LINGKAR MADIUN- Diketahui, para kepala daerah mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mencabut atau membatalkan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta kerja.
Setidaknya sudah lima Gubernur menyatakan penolakan yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.
Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), DR Ade Reza Hariyadi mengungkapkan ada dua kemungkinan yang terjadi dengan sikap kepala daerah saat ini.
Baca Juga: Inilah 8 Jenis Lovebird Biola Harga Jutaan yang Banyak Diminati di Indonesia
Baca Juga: Fenomena Planet Mars Bersinar Terang Pertengahan Oktober, Pastikan Anda Melihatnya
Baca Juga: Hasil Pertandingan Brasil vs Bolovia: Firmino Cetak 2 Gol, Brasil Cukur Bolivia 5-0
Sebagaimana dilansir dari rri.com, pertama, ia mengatakan bahwa kepala daerah keberatan dengan wewenang di daerah lebih banyak ditarik kepusat.
"Saya menduga ada dua kemungkinan, pertama saya kira keberatan mereka (Gubernur, red) bisa dipahami karena banyak kewenangan daerah yang ditarik ke pusat, dan ini bertentangan dengan semangat disentralisasi otonomi daerah. Wajar kalau kemudian mereka bersikap kritis terhadap UU Cipta Kerja," kata Ade.
"Yang kedua saya kira ini sedikit banyak dipengaruhi oleh bagaimana mereka memandang politik ke depan, terutama untuk 2024. Isu yang sangat sensitif, sangat strategis menjadi perhatian khalayak luas, dan tentu sangat menarik untuk dikapitalisasi sebagai momentum untuk membangun posisioning di tengah publik," ungkapnya.
Baca Juga: Wow, Instagram Buat Fitur Audio Baru Mirip TikTok, Begini Hasilnya
Baca Juga: Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Khofifah : Pemprov Jatim Siap Fasilitasi Buruh Diskusi ke Jakarta
Baca Juga: UPDATE SKOR Kolombia vs Venezuela: Kolombia Ungguli 3-0 di Babak Pertama, Live Streaming Mola TV
"Jadi saya kira sikap mereak ini bisa dibaca dalam dua kemungkiann tadi," pungkasnya.
Walaupun demikian, beberapa kepala daerah yang digadang-gadang akan masuk dalam kontensasi di 2024 menolak atas pernyataan tersebut.***