Bahaya UU Cipta Kerja Untuk Penerbitan Sertifikat Halal, Begini Alasannya

14 Oktober 2020, 12:46 WIB
Ilustrasi sertifikasi halal /Pikiran-rakyat.com

LINGKAR MADIUN- Disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law ternyata banyak tidak diketahui orang mengubah sistem penerbitan sertifikat halal.

Sebelumnya UU Cipta Kerja ada, sertifikat halal hanya bisa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Namun, setelah adanya UU Cipta Kerja memberi alternatif sertifikat halal dapat diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Baca Juga: Selain Amerika, Negara-Negara ini Juga Blokir Huawei. Simak Ulasannya

Baca Juga: Subsidi Gaji Cair Bulan Oktober, Menaker Ida: Penyaluran Subsidi Gaji Capai 97,37 Persen

Anggota Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub mengomentari kebijakan tersebut sangat berbahaya karena mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa disamaratakan dengan satu produk dengan produk lainnya.

"Bagaimana BPJH mengeluarkan sertifikat halal, kalau itu bukan fatwa. Ini bisa melanggar syariat, karena tidak tau seluk beluk sertifikasi," kata Aminudin dalam dialog kepada PRO-3 RRI, dikutip oleh lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com, Rabu, 14 Oktober2020.

"Waktu sertifikasi tidak bisa pukul rata. Karena dalam auditnya, bahan-bahan dari produk itu berbeda. Tentu, kalau bahan yang dipakai ada sertifikasi halal lebih mudah. Tapi kalau tidak kita sarankan untuk mengganti bahan baku," tambahnya.

Baca Juga: Selain Amerika, Negara-Negara ini Juga Blokir Huawei. Simak Ulasannya

Baca Juga: UPDATE Virus Corona, 14 Oktober 2020 Indonesia Naik ke Posisi 19 Global

Diketahui, ada sejumlah perbedaan mengenai ketentuan sertifikasi halal yang tertuang di UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- Persyaratan auditor halal

Dalam Pasal 14 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan mengenai pengangkatan auditor halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.

Baca Juga: Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Sejumlah Wilayah Jatim Berlangsung Ricuh

Baca Juga: Ma'ruf Amin: Penyelesaian Konflik Dengan Militer Selalu Menyisakan Dendam

Sedangakan, LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujan terhadap kehalalan produk.

Ada sejumlah persyaratan pengangkatan auditor halal oleh LPH, yakni:

(a) Warga negara Indonesia

(b) Beragama Islam

(c) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi

Baca Juga: Bank Tanah Masuk UU Cipta Kerja, Begini Manfaat Dan Penjelasannya

Baca Juga: Hari ini, Draft Final UU Cipta Kerja Diserahkan ke Presiden Jokowi

(d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam

(e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan

(f) Memperoleh sertifikat dari MUI

Namun, pada UU Cipta Kerja, persyaratan poin (f) ditiadakan. Sehingga, dalam pengangkatan auditor halal hanya berlaku lima persyaratan saja.

Baca Juga: Inilah Kota Pertama yang Diusulkan Menerima Vaksin Covid-19 Bulan Depan, Apakah Kotamu? Segera Cek

Baca Juga: Kabar Gembira, Pemerintah Akan Salurkan Dana Hibah Pariwisata Rp3,3 Triliun

- Cara memperoleh sertifikat halal

Bab V Pasal 29 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal.

Pada pasal 29 ayat (1) dijelaskan permohonan sertifikat halal diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pasal 29 ayat (2) disebutkan, permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.

Baca Juga: Samakan Marissa Haque dengan Pejuang DI-TII, Begini Perang Cuitan Ferdinand Hutahean

Baca Juga: 5 Tafsir Pancasila Menurut ‘Nikita Mirzani’, Nomor 4 Singgung Soal Banteng

Kemudian, Pasal 29 ayat (3) berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri.

Tetapi, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan mendapatkan sertifikat halal pada Pasal 29 ayat (3) diubah menjadi jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 hari kerja.

- Waktu penerbitan

Selain itu, pada Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.

Baca Juga: Inilah Kota Pertama yang Diusulkan Menerima Vaksin Covid-19 Bulan Depan, Apakah Kotamu? Segera Cek

Baca Juga: Viral! Ambulans Ditembaki Gas Air Mata saat Demo, Simak Penjelasan Polda

Namun, pada UU Cipta Kerja, Pasal 35 diubah menjadi sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.

Sementara itu, ada pasal yang disisipkan antara Pasal 35 dan Pasal 36, yakni Pasal 35A pada UU Cipta Kerja.

Pasal 35A ayat (1) berbunyi, apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administrasi.

Baca Juga: Inilah Kota Pertama yang Diusulkan Menerima Vaksin Covid-19 Bulan Depan, Apakah Kotamu? Segera Cek

Baca Juga: Kabar Gembira, Pemerintah Akan Salurkan Dana Hibah Pariwisata Rp3,3 Triliun

Selanjutnya, Pasal 35A ayat (2) dijelaskan, apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal.***

Editor: Khoirul Ma’ruf

Sumber: RRI

Tags

Terkini

Terpopuler