Kemendagri Blokir Data Administrasi ASN di 67 Pemda Terkait Netralitas, Termasuk Surabaya dan Jatim

LINGKAR MADIUN- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi kepada Aparatir Sipil Negara (ASN) dengan pemblokiran data administrasi kepegawaian. Hal ini terjadi pada 67 lingkup pemerintah daerah termasuk Kota Surabaya dan Provinsi Jatim.

Sankitersebut diberikan karena dari Pemerintah daerah sendiri belum melakukan tindaklanjut mengenai rekomendasi Komisi Aparatur Silip Negara (KASN) yang menyangkut pada pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

"Pemblokiran dilakukan karena kepala daerahnya, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) di pemda yang bersangkutan, belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada," kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu, 1 November 2020 dikutip dari Antara.

Baca Juga: Hati-hati, Bawaslu Sudah Temukan 319 Kasus Terkait Netralitas ASN Pada Pilkada 2020 di Media Sosial

Baca Juga: Sejumlah ASN Terjaring Operasi Zebra Lodaya 2020, Begini Kronologisnya

Pada rilis tersebut, Tumpak Hasopan yang merupakan Inspektur Jenderal Kemendagri mengatakan bahwa menteri dalam negeri, Tito karnavian telah memberikan surat teguran kepada 67 Kepala Daerah pada 27 Oktober 2020.

Ia menjelaskan bahwa surat teguran tersebut diberikan sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tagu 2017, Kepala Daerah hanya diberikan waktu paling lambat 3 haru untuk melakukan tindak lanjut dari rekomendadi KASN setelah menerima surat teguran tersebut.

Baca Juga: ASN Dituntut Netral dalam Pilkada, Pemkot Surabaya: Siapa Saja Bisa Jadi Pengawas

Baca Juga: Basmi Hoax Pilkada 2020, Google Siapkan Fitur dan Informasi Mendidik

Ia juga menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan rekomendasi tersebut akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terhitung sampai tanggal 26 Oktober 20200, sudah ada 131 rekomendadi KASN kepada Pemda yang belum ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai PPK Pemda.

Angka sebanyak itu terdiri dari 10 pemerintah provinsi yang belum meindaklanjuti sebanyak 16 rekomendasi, 48 pemerintah Kabupaten yang belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, serta ada 9 pemerintah kota yang belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Baca Juga: Banyak yang Tidak Tahu, Ternyata Kopi Dapat Turunkan Berat Badan. Simak Info Lengkapnya di Sini

Baca Juga: Sudah Olahraga Tapi Berat Badan Tidak Kunjung Turun? Atasi Dengan Ini

Berikut daftar 67 Pemda yang mendapatkan teguran:

1. Gubernur Jambi
2. Gubernur Jawa Timur
3. Gubernur Kepulauan Riau
4. Gubernur Lampung
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat
6. Gubernur Sulawesi Barat
7. Gubernur Sulawesi Selatan
8. Gubernur Sulawesi Tengah
9. Gubernur Sulawesi Tenggara
10. Gubernur Sulawesi Utara
11. Bupati Asahan
12. Bupati Asmat
13. Bupati Bandung
14. Bupati Banggai
15. Bupati Banjar
16. Bupati Boven Digul
17. Bupati Bulukumba
18. Bupati Buton Utara
19. Bupati Cianjur
20. Bupati Dompu
21. Bupati Gowa
22. Bupati Halmahera Timur
23. Bupati Indragiri Hulu
24. Bupati Jember
25. Bupati Kepulauan Meranti
26. Bupati Kepulauan Selayar
27. Bupati Konawe
28. Bupati Konawe Utara
29. Bupati Kuantan Singingi
30. Bupati Limapuluh
31. Bupati Lingga
32. Bupati Lombok Utara
33. Bupati Majene
34. Bupati Mamberamo Raya
35. Bupati Maros
36. Bupati Merauke
37. Bupati Mojokerto
38. Bupati Muaro Jambi
39. Bupati Muna
40. Bupati Muna Barat
41. Bupati Nias Selatan
42. Bupati Pandeglang
43. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
44. Bupati Pasangkayu
45. Bupati Pelalawan
46. Bupati Pesisir Barat
47. Bupati Sidoarjo
48. Bupati Sijunjung
49. Bupati Simalungun
50. Bupati Solok
51. Bupati Sukabumi
52. Bupati Sumba Timur
53. Bupati Supiori
54. Bupati Tana Toraja
55. Bupati Tasikmalaya
56. Bupati Tojo Una-una
57. Bupati Toli-toli
58. Bupati Wakatobi
59. Walikota Batam
60. Walikota Binjai
61. Walikota Bontang
62. Walikota Makassar
63. Walikota Mataram
64. Walikota Pariaman
65. Walikota Samarinda
66. Walikota Solok
67. Walikota Surabaya

Baca Juga: Tidak Nurut SE Menaker, Ganjar Berani Naikan UMP Jateng 3,27%. Apa Alasannya?

Baca Juga: Pengumuman CPNS 30 Oktober 2020. BKD Jatim: Bisa Jadi yang Tidak Lulus Jadi Lulus, atau Sebaliknya

Sehingga da beberapa pemerintah daerah di Jawa Timur yang mendapatkan teguran seperti; Pemda Jatim, Mojokertp, Jember, dan Surabaya.***