Network
LINGKAR MADIUN -Papua Barat merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang letaknya berada di ujung barat Pulau Papua dengan ibu kota bernama Manokwari.
Sebelumnya, Provinsi ini bernama Irian Jaya Barat seperti pada Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999. Namun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tepatnya pada tanggal 18 April 2007 nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat.
Provinsi Papua Barat dan Papua mendapatkan status otonomi khusus dari pemerintah, meskipun Papua Barat telah menjadi Provinsi sendiri dan terpisah dari Provinsi Papua.
Baca Juga: Antisipasi Ancaman Teroris Dikala Pandemi Covid-19, Mahfud : Perkuat Kerjasama Antar Negara Kawasan
Sama dengan Provinsi lainnya di Indonesia, Papua dan Papua Barat memiliki KPUD sendiri dan melaksanakan pemilu pertamanya pada 5 April 2004.
Sejak awal, Papua memang sudah menjadi rebutan antara Indonesia dengan Belanda. Pasalnya, pada zaman kolonial terjadilah keputusan dari Konferensi Meja Bundar (KMB) tepat pada tanggal 27 Desember 1949.
Dalam perundingan ini membuat Belanda menyerahkan kekuasaan atas papua kepada Indonesia. Namun keputusan KMB meninggalkan masalah yang belum tuntas.
Pasalnya status Papua belum jelas hingga menjadikan bom waktu bagi Indonesia dan rakyat Papua di kemudian hari.
Dalam persoalan ini terjadilah perebutan tanah Papua antara Indonesia dengan Belanda. Keduanya merasa berhak atas tanah Papua Barat.
Baca Juga: Uji Adrenalin Jelajah Goa Gong Pacitan, Wisata Alam Bebatuan Nan Eksotik
Pada saat itu, Belanda menamai Papua Barat sebagai Netherlands New Guinea dan Belanda tetap mempertahankan papua sebagai bagian dari Belanda.
Tidak semata-mata merasa berhak, pihak Belanda menyatakan bahwa alasan mereka lebih berhak atas tanah Papua adalah karena orang-orang asli papua memiliki perbedaan etnis dan ras.
Oleh karenanya, Belanda menginginkan Papua bagian barat ini menjadi negara yang berdiri dibawah neungan kerajaan Belanda.
Sebelum jauh, mari kita cek hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) terlebih dahulu.
Jadi, pada tanggal 2 November 1949 terlah tercapai kesepakatan di dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang isinya adalah :
- Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Setikat pada akhir Desember 1949.
- Akan dibentuknya Uni Indonesia-Belanda yangmana nantinya Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dan kedudukan Indonesia sederajat dengan Belanda.
- Indonesia akan mengembalikan semua harta milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949.
- Masalah Irian Barat (Papua) akan dibahas satu tahun kemudian.Jadi itulah hasi dari keputusan pada KMB tahun 1949 silam.
Dari catatan Tim Lingkar Madiun, mengenai keputusan pada KMB ini adalah awal mula terjadinya permasalahan-permasalahan soal Papua hingga kini.
Dari buku Militer dan Globalisasi yang ditulis oleh Amarulla Octavian, pada saat itu, Indonesia tidak sepakat jika Papua atau yang disebut Netherlands New Guinea oleh Belanda itu berdiri dibawah kekuasaan kerajaan Belanda.
Indonesia ingin semua wilayah bekas jajahan Hindia Belanda diserahkan pada Indonesia. Sehingga masalah ini tidak mendapatkan titik temu dan masalah ini akan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
Baca Juga: Menikmati Dinginya Telaga Sarangan, Wisata Ramah Keluarga, Simak Ulasannya
Kemudian digelar perundingan lanjutan beberapa kali yang ujungnya selalu tidak mendapat solusi, malah memperrumit masalah yang salahsatunya adalah terpecahnya Uni Indonesia-Belanda pada Agustus 1954.
Sebelas tahun lamanya Indonesia berusaha menyelesaikan persoalan ini namun tidak mendapat respon baik dari pihak Belanda yang akhirnya dibawa pada forum PBB mulai dari tahun 1954, 1955, 1957 dan terakhir pada 1960.
Melalui Joseph Marie Antonie Hubert Luns selaku Menlu, Belanda pernah mengusulkan agar Papua Barat berada dalam perwalian PBB yang akhirnya usulan ini ditolak oleh Majelis Umum PBB.
Baca Juga: Adaptasi Kebiasaan Baru, Kapasitas Penumpang Kereta Api Dibatasi 70 Persen,Berikut Rinciannya
Saat papua bergabung dengan NKRI
Presiden Soekarno tidak kehabisan akal pada saat itu, ia membentuk Komando Mandala yang dikomandoi oleh Mayor Jendral Soeharto (2 Januari 1962).
Operasi militer ini membuat Belanda tertekan dan terpaksa berunding lagi dengan Indonesia dan menghasilkan perjanjian New York yang menyatakan Belanda akan menyerahkan kekuasaan atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).***
