Network
“Ini kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang komisioner Komnas HAM tampak sewenang-wenang menggunakan kewenangannya bahkan melampau batas memanggil pimpinan KPK atas dugaan pelanggaran HAM yang berdasarkan asumsi, laporan sepihak dari para pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan,” ujar Ferdinand.
Selain itu, sang politisi ini juga mempertanyakan terkait Komnas HAM yang ingin menyelidiki namun belum melakukan analisis, evaluasi dan menyimpulkan terkait kebenaran adanya dugaan pelanggaran HAM yang diterima dari laporan para pegawai KPK yang tidak lolos TWK.
Baca Juga: 5 Bentuk Jari Kelingking dapat Menunjukkan Kepribadian Seseorang, Segera Cek Kepribadianmu
“Nah inilah yang menjadi pertanyaan kita sementara komisioner Komnas HAM belum melakukan analisis, evaluasi, dan menyimpulkan apakah betul ada dugaan pelanggaran HAM berdasarkan laporan para pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan,” ungkap Ferdinand.
“Tetapi mereka sudah kegenitan memanggil pimpinan lembaga yang lain, ini jelas-jelas sebuah kesewenang-wenangan atas nama lembaga,” lanjutnya.
Ferdinand pun mengingatkan terhadap Komnas HAM agar tidak menggunakan hak pemanggilan secara sewenang-wenang apalagi secara subjektivitas, entah untuk berbagai alasan.
“Saya ingatkan bahwa pada pimpinan Komnas HAM, komisioner-komisioner Komnas HAM hak itu bukan untuk digunakan sewenang-wenang apalagi menggunakannya secara subjektivitas, karena kedekatan personal, karena pertemanan, apalagi merasa satu kelompok dengan pihak-pihak yang jelas-jelas gagal dalam tes wawasan kebangsaan” tuturnya.
Ferdinand pun kembali mengingatkan terkait tugas pokok dan fungsi dari Komnas HAM yakni menindak pelanggaran HAM berat.
“Pergunakanlah kewenangan itu secaa benar, ingat Komnas HAM itu tupoksinya adalah pelanggaran HAM berat,”ujar sang politisi.
