Network
Lingkar Madiun- Rasanya sulit menerima dari keputusan KPU RI jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan tetap digelar meski situasi pandemi Covid-19 belum menunjukkan angka kasus penurunan yang signifikan.
Di tengah pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah bisa menunda. Keputusan ini seakan memantik api. Ketika banyak kegiatan lain harus terhenti atau mengalami pembatasan, Indonesia malah menggelar pesta demokrasi.
Sejak Maret 2020, beragam kegiatan terpaksa mengalami pemberhentian atau pembatasan. Kegiatan belajar, perkuliahan, pertunjukan seni dan budaya, kompetisi olahraga dan lain sebagainya harus mengalami pembatasan dan harus mentaati protokol kesehatan.
Baca Juga: Kisah Mitos Tsunami Pantai Selatan Jawa, Ternyata Pernah Terjadi 400 Tahun Lalu
Presiden Joko Widodo pu juga mengumumkan agar masyarakat dapat patuh terhadap protokol kesehatan. Mengutamakan kegiatan di rumah. Sejatinya sebanyak 270 daerah bakal berlangsung September 2020. Setelah rapat antara DPR, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada Serentak diputuskan diundur. Pemungutan suara bakal berlangsung 9 Desember 2020.
Meski begitu masa kampanye sedang berlangsung sejak awal bulan ini. Sejumlah pihak menilai pemerintah bertindak terlampau nekat. Kebijakan diputuskan seakan tanpa menghitung dampak aspek kesehatan masyarakat. Gelaran Pilkada dikhawatirkan membuat penyebaran Covid-19 kian masif. Kecemasan itu kemudian bermuara pada aspirasi yang meminta agar Pilkada 2020 sebaiknya ditunda lagi.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong pemerintah membahas opsi menunda Pilkada. Kondisi ini lantaran angka penyebaran Covid-19 hampir menyentuh seluruh kabupaten/kota se Indonesia. Jika menilik data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, angka orang terinfeksi per hari terus mengalami kenaikan.
Baca Juga: Kemendikbud Perkuat Guru SMK Dibidang Kecerdasan Buatan (AI)
Pelaksanaan Pilkada sarat dengan aktifitas yang rawan menjadi kluster baru penularan Covid-19. Interaksi antar penyelenggara, penyelenggara dengan peserta, penyelenggara dengan pemilih, termasuk peserta Pilkada dengan pemilih akan banyak terjadi.
