Network
LINGKAR MADIUN – Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memberikan klarifikasi bahwa benar pihaknya yang memerintahkan untuk mencopot spanduk dan baliho yang bermuatan ajakan revolusi dan provokatif dari pimpinan FPI.
Perwira tinggi itu menyampaikan perintah kepada anggota Kodam Jaya untuk menertibkan spanduk dan baliho ajakan provokatif.
"Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikkan lagi. Jadi, siapa pun di Republik ini. Ini negara hukum harus taat hukum. Kalau pasang baliho, jelas aturan bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri, seakan-akan dia paling benar," tegas Dudung.
Baca Juga: 5 Tanda Dia Jodoh Kita Menurut Islam, Salah Satunya Karakter dan Kepribadiannya yang Mirip
Baca Juga: Bank Dunia: Pendidikan di Indonesia Tertinggal
Ia bahkan menyebutkan jika diperlukan, pemerintah bisa membubarkan Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Rizieq Shihab.
Dudung menyatakan petugas Kodam Jaya akan membersihkan baliho provokatif dan akan menindak tegas oknum yang terlibat mengajak revolusi.
"Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan dengan merasa mewakili umat Islam," tegas Dudung.
Baca Juga: Sinopsis Hacksaw Ridge, Andrew Garfield Beraksi sebagai Tentara AS yang Enggan Mengangkat Senjata
Baca Juga: Mengejutkan, Iqbaal Ramadhan saat Live Instagram Ajak Fans Ngobrol Langsung, Ada Adhisty Zara Juga
Perwira tinggi TNI itu menyayangkan ucapan Rizieq yang dianggap menghujat seseorang, padahal seorang kyai atau habib harus menyampaikan ucapan dan tindakan kebaikan.
"Kalau perkataan tidak baik bukan habib itu. Kemudian, jangan asal bicara sembarangan. Jaga lisan kita," tutur Pangdam Jaya.
Sontak Pernyataan Pangdam Jaya itu jadi sorotan publik. Politisi dari Partai Gerindra, Fadli Zon ikut menanggapi melalui akun Twitternya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Libra Hari Ini 20 November 2020 Soal Uang, Karier, Cinta, dan Kesehatan
Baca Juga: Jadwal Acara TV ANTV, MNCTV, dan TRANS7 Hari Ini 20 November 2020 Ada: Jodha Akbar
Fadli Zon menganggap Pangdam Jaya tidak mempunyai kewenangan untuk menurunkan baloh dan spanduk tersebut.
“Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan n tupoksi TNI,” cuit Fadli Zon menanggapi isu pencopotan baliho Habib Rizieq itu di akun Twitternya, pada Jumat, 20 November 2020.
Tidak hanya itu, Fadli Zon juga mengingatkan agar militer tidak terseret terlalu jauh. Terlebih masuk ke dalam dunia politik.
Baca Juga: Fatwa Ulama Lirboyo: Jika Habib Menentang Pemerintah, Kita Perlakukan Seperti Istri Sedang Haid
“Sebaiknya jgn semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lg ‘dwifungsi ABRI’ imbangi ‘dwifungsi polisi’,” tambah Fadli Zon.
Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan n tupoksi TNI. Sebaiknya jgn semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lg “dwifungsi ABRI” imbangi “dwifungsi polisi”. https://t.co/HYF3diYHUp— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) November 20, 2020
Sementara Dwifungsi ABRI sendri adalah konsep dikenalkan oleh Pemerintah Orde Baru yang memberikan dua kewenangan pada TNI.
Pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.
Di masa Orde Baru, konsep Dwifungsi ABRI digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan, termasuk kursi di dalam parlemen.
Baca Juga: Biaya Perpanjang SIM Online 2020-2021, Jika Masa Berlaku SIM A, SIM B, SIM C, SIM D, Anda Habis
Baca Juga: Berikut Jadwal NIP CPNS 2019, Pemberkasan CPNS, TMT CPNS, hingga Pengangkatan CPNS
Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan masuk dalam kabinet Soeharto.
Namun setelah reformasi, Dwifungsi ABRI secara perlahan-lahan dihapuska. Pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000, disepakati untuk menghapus doktrin ini, dan dimulai setelah Pemilu 2004.***
