Network
Lingkar Madiun- Kabar bahagia untuk masyarakat Indonesia! kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa masih akan berlanjut di tahun 2021.
BLT Desa akan diberikan sebesar Rp300.000 per KPM selama 12 bulan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Astera Primanto Bhakti menyebutkan bahwa realisasi BLT Desa relatif rendah yaitu di kisaran Rp3,5 triliun atau 22,15 %.
“Selanjutnya mengimbau dan mengingatkan daerah untuk dapat segera memenuhi persyaratan Dana Desa, karena penyaluran BLT Desa sangat terpengaruh pada penyaluran Dana Desa,” ujar Astera Primanto Bhakti.
Tak hanya itu, Astera Primanto Bhakti juga berharap agar Dana Desa dan BLT Desa dapat cepat tersalurkan sehingga dapat segera dinikmati oleh rakyat Indonesia.
Baca Juga: Cukup Baca Amalan Ini Setiap Masuk Rumah, InsyaAllah Rezeki Akan Semakin Lancar
“Harapan saya, ini yang namanya Dana Desa kita bisa cepat tersalurkan dan juga BLT Desanya juga bisa cepat dinikmati oleh rakyat banyak,” harapnya.
Berdasarkan hasil evaluasi BPT Desa 2020, penerima BLT Desa berdasarkan profesi adalah petani dan buruh tani, pedagang dan pengusaha UMKM, nelayan dan buruh nelayan, buruh, dan guru.
Adapun untuk kriteria KPM paling sedikit memenuhi kriteria keluarga miskin yang tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, kartu pra kerja, bansos tunai dan program Bansos pemerintah lainnya.
Baca Juga: Waspada, Terlalu Banyak Konsumsi Kuaci Bisa Picu Penyakit Hipertensi Hingga Merusak Gigi
Direktur Dana Transfer Umum DJPK Andriyanto menjelaskan, untuk memenuhi syarat penyaluran, pemerintah daerah perlu menyusun peraturan Bupati/Wali Kota.
Aturan itu nantinya mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan kepada kepala KPPN, serta membuat surat kuasa pemindahan buku Dana Desa.
Sementara itu, Pemerintah Desa juga berkewajiban menetapkan perdes APBDes dan menyampaikan dokumen penyaluran setiap tahapan.
Pengaturan lebih lanjut mengenai besaran dan proses penyaluran Dana Desa diatur dalam PMK nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Angggaran 2021 dalam Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.
Maka, di tahun 2021 kebijakan BLT Desa masih dilanjutkan dan realisasi masih cukup rendah dibandingkan tahun lalu, sehingga agar BLT Desa dapat disalurkan, setiap daerah harus memenuhi syarat penyaluran yang telah ditetapkan.***
