Baca Juga: Mengenal Jeruk Santang Madu, Buah yang Wajib Disajikan Saat Imlek
Hukum AS melarang bantuan kepada pemerintah yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, meskipun hampir semua pendanaan AS ke Myanmar disalurkan melalui kelompok non-pemerintah.
Para jenderal tertinggi termasuk panglima militer yang memimpin kudeta, Min Aung Hlaing, sudah berada di bawah sanksi perjalanan dan keuangan AS atas kampanye brutal Myanmar terhadap sebagian besar orang Muslim Rohingya.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan bahwa Amerika Serikat masih dapat meningkatkan tekanan lebih lanjut pada para jenderal dengan mengoordinasikan tindakannya dengan sekutunya.
Baca Juga: Cek Fakta: Fadli Zon Dipecat dari Kursi Waketum Gerindra dan Digantikan Gus Irfan
Baca Juga: Program Beasiswa Luar Negeri Pascasarjana Kementerian Kominfo 2021, Simak Syarat Pendaftarannya
"Kami dapat mengenakan biaya yang bahkan lebih curam dengan bekerja sama dengan mitra dan sekutu yang berpikiran sama," kata Price.