Network
LINGKAR MADIUN- Indonesia sedang berkonsultasi dengan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tentang kemungkinan pertemuan para menteri luar negeri di kawasan itu untuk membahas kudeta militer di Myanmar.
Di perhentian pertama kunjungan regionalnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Sultan Hassanal Bolkiah di Brunei, ketua ASEAN saat ini, pada Rabu 17 Februari 2021.
“Sultan Brunei Darussalam dalam pertemuan menerima kunjungan kehormatan saya sebelumnya juga menekankan pentingnya para menteri luar negeri ASEAN segera melakukan pertemuan sekeluarga,” ujarnya dalam jumpa pers online dari Brunei.
Baca Juga: Skandal Dunia Hiburan Semakin Melebar, Mbak You Ramalkan Pria Alim yang Terlibat: Sangat Terkenal!
Turnya dilakukan setelah Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin setuju untuk menginstruksikan menteri luar negeri masing-masing untuk berbicara dengan Brunei tentang pengaturan pertemuan khusus Myanmar.
Pada 1 Februari, militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta dan mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun.
Beberapa tokoh politik Myanmar, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi lainnya, telah ditahan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer negara itu.
Baca Juga: 5 Tips Mengatasi Kecemasan Sosial, Salah Satunya Menerapkan Metode 3-3-3
Baca Juga: 3 Pusat Kecerdasan Untuk Memperkuat Kemampuan Mendengarkan Suara Hati, Simak Penjelasannya
Dalam jumpa pers tersebut, Mdm Marsudi mengatakan Indonesia telah menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi di Myanmar sejak awal terjadinya kudeta.
Tetapi pertanyaannya tetap, apa yang bisa dilakukan Indonesia dan anggota ASEAN untuk membantu Myanmar, tambahnya.
“Sebagai sebuah keluarga, keluarga ASEAN, merupakan tanggung jawab seluruh anggota ASEAN untuk menghormati apa yang tertuang dalam Piagam ASEAN.
Baca Juga: Skandal Dunia Hiburan Semakin Melebar, Mbak You Ramalkan Pria Alim yang Terlibat: Sangat Terkenal!
“Pasal 1 (7) Piagam ASEAN berbunyi, 'Untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, dan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,'” kata menteri luar negeri.
Mdm Marsudi mengatakan Indonesia akan berpegang pada prinsip-prinsip non-intervensi, dan akan memprioritaskan keterlibatan konstruktif serta keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.
Negara juga akan berkontribusi untuk menemukan solusi terbaik bagi rakyat Myanmar, tambahnya.
Baca Juga: 5 Tips Mengatasi Kecemasan Sosial, Salah Satunya Menerapkan Metode 3-3-3
Baca Juga: 3 Pusat Kecerdasan Untuk Memperkuat Kemampuan Mendengarkan Suara Hati, Simak Penjelasannya
Indonesia percaya mekanisme ASEAN adalah cara yang paling tepat untuk membantu Myanmar dalam mengatasi situasi saat ini, kata Menlu, seraya menambahkan bahwa dia akan terus berkomunikasi dengan menteri luar negeri ASEAN lainnya.
Menteri luar negeri Indonesia dijadwalkan untuk bertemu dengan mitranya dari Singapura Dr Vivian Balakrishnan pada hari Kamis 18 Februari 2021.***
