Network
Dia menambahkan bahwa delegasi Afghanistan meminta AS untuk mengakhiri sanksi ekonomi dan mencairkan aset Afghanistan senilai 10 miliar dollar atau sekitar Rp142 triliun.
Taliban mengumumkan Kabinetnya yang seluruhnya laki-laki bulan lalu, mereka berjuang untuk kembali memerintah di tengah krisis likuiditas setelah terputus dari lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia.
Baca Juga: Seema Rezai, Remaja Perempuan yang Tetap Nekat Menjadi Atlet Meski Dilarang oleh Taliban
Taliban mengatakan perlu membayar pegawai pemerintah dan memberikan layanan kepada warga Afghanistan di tengah krisis ekonomi dan kemanusiaan yang membayangi.
AS belum mengomentari pertemuan tersebut. Tetapi seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan pada Jumat malam bahwa pembicaraan itu bukan tentang mengakui atau melegitimasi Taliban sebagai pemimpin Afghanistan, tetapi merupakan kelanjutan dari pembicaraan pragmatis tentang isu-isu kepentingan nasional bagi AS.
Baca Juga: Sekarang Eranya Media, Taliban Larang Wanita Afghanistan untuk Menjadi Atlet
Perwakilan AS mengatakan prioritasnya adalah melanjutkan keberangkatan yang aman dari Afghanistan, warga negara AS dan warga negara asing lainnya dari Afghanistan, menambahkan bahwa tujuan lain adalah untuk mendesak Taliban untuk menghormati hak-hak semua warga Afghanistan, termasuk perempuan dan anak perempuan, dan membentuk pemerintahan yang inklusif dengan dukungan luas.
Sementara Taliban telah mengisyaratkan fleksibilitas pada evakuasi, mereka mengatakan tidak akan ada kerja sama dengan AS untuk menahan kelompok-kelompok bersenjata di Afghanistan.
Perjanjian AS-Taliban tahun 2020, yang dinegosiasikan oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, telah menuntut agar Taliban memutuskan hubungan dengan kelompok-kelompok “teroris”.
