Network
LINGKAR MADIUN – Evaluasi terhadap regulasi pengelolaan lobster yang telah dikeluarkan KKP akan segera dilakukan.
Hal ini merupakan rekomendasi dari Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Moh. Abdi Suhufan kepada menteri KKP baru Sakti Wahyu Trenggono.
Menurut Abdi evaluasi itu penting untuk mengatasi tabulasi masalah pengelolaan lobster Indonesia enjadi jelas dan dapat diambil keputusan akhir yang objektif.
Baca Juga: Mensos Risma Dapat Amanah Khusus Tuntaskan Program BLT 100 Persen Akhir Tahun Ini
Baca Juga: KAI Daop Madiun Siapkan Rapid Test Antigen untuk Calon Penumpang Kereta Jarak Jauh
Ia juga menyampaikan apabila ekspor lobster merugikan makan akan difokuskan budidaya didalam negeri saja.
Seperti belakangan ini diketahui bahwa ekspor benih lobster memiliki permasalahan yang kompleks.
Permasalahan diantaranya adalah sejumlah perizinan terkait kuota seperti ada perusahaan yang memenuhi syarat tapi tidak mendapatkan izin ekspor.
Baca Juga: Mensos Risma Dapat Amanah Khusus Tuntaskan Program BLT 100 Persen Akhir Tahun Ini
Baca Juga: KAI Daop Madiun Siapkan Rapid Test Antigen untuk Calon Penumpang Kereta Jarak Jauh
Kemudian dengan adanya satu perusahaan kargo saja yang memonopoli ekspor benih juga dipermasalahkan.
Selain itu juga dikabarkan adanya staf khusus menteri yang dapat menentukan perusahaan mana yang dapat melakukan ekspor setelah koordinasi dengan asosiasi terkait.
Suhana, selaku kepala riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) menilai bahwa ekspor benih lobster ini merupakan kebijakan yang sangat tidak tepat bagi ekonomi dan ekologi.
Baca Juga: Mensos Risma Dapat Amanah Khusus Tuntaskan Program BLT 100 Persen Akhir Tahun Ini
Baca Juga: KAI Daop Madiun Siapkan Rapid Test Antigen untuk Calon Penumpang Kereta Jarak Jauh
Suhana mengatakan bahwa dengan ekspor benih ini akan meningkatkan daya saing vietnam namun memerosotkan daya saing Indonesia di Pasar Internasional.***
