Network
LINGKAR MADIUN - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menuding pencopotan ia dari jabatannya karena sempat memerintahkan untuk memutarkan film G30S PKI di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Gatot Nurmantyo dalam satu video yang diunggah di kanal YouTube Hersubeno Poin, Senin 21 September 2020.
"Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai PDI Perjuangan yang menyampaikan, 'Pak Gatot hentikan itu, kalau tidak Pak Gatot pasti diganti,'. Dan memang benar-benar saya diganti," kata Gatot.
Baca Juga: Kasus Djoko Tjandra, Dua Pejabat Ikut Imigrasi Diperiksa
Baca Juga: Terima Suap USD 500 Ribu, Pejabat Kejagung-MA Tercatut 'Action Plan' Pinangki
Nampaknya, tudingan yang dilontarkan Gatot Nurmantyo terkait pencopotan dirinya dari jabatan Panglima TNI menimbulkan polemik.
Terkait hal itu, pihak Istana melalui Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian angkat bicara.
Dikutip Lingkar Madiun dari RRI, Rabu 23 September 2020, Donny menepis dengan tegas tudingan yang dilontarkan Gatot Nurmantyo soal pencopotan jabatan Panglima TNI karena instruksi pemutaran film G30S PKI.
Baca Juga: Lima Petugas Lapas Diperiksa, Gegara Narapidana WN China Kabur, Simak Penjelasannya
Donny menyebutkan pergantian Gatot murni dikarenakan sudah waktunya pergantian pimpinan TNI.
"Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan pemutaran (film) G30S/PKI," ucap Donny saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/9/2020).
Donny menilai tudingan Gatot terlalu jauh jika pergantian pimpinan TNI kala itu dimaknai karena perintah pemutaran film G30S/PKI.
Baca Juga: Mengukur Kekuatan Liga Inggris: Tottenham's Heung-Min Son Berada di Puncak
"Saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau. Kita tahu pimpinan TNI/Polri pasti ada masa jabatan dan ketika berakhir kan ada pergantian," terangnya.
Selain itu, dirinya juga membantah pernyataan Gatot yang menyebut penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merupakan keinginan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ia menjelaskan, 1 Juni saat itu menjadi hari ketika Presiden ke-1 RI, Soekarno, berpidato tentang Pancasila dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Baca Juga: Parah, Jaksa Pinangki Didakwa Terima Suap Rp7,4 Miliar dari Djoko Tjandra
Hingga akhirnya 1 Juni diperingati karena menjadi hari pertama kali Pancasila disampaikan secara terbuka.
"Jadi tidak ada hubungannya dengan PKI. Lalu PKI siapa yang menginginkan itu dirayakan 1 Juni? Itu agak halusinatif dan terlalu jauh menghubungkan hari lahir Pancasila dan PKI," tutur Donny.
Donny juga menepis tudingan Gatot terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dinilai, ada pihak yang ingin mengubah dasar negara melalui RUU HIP yang merupakan manifesto dari tokoh PKI DN Aidit.
Baca Juga: Rupiah Keok, Sri Mulyani: Resesi Masih Terus Berlanjut
Donny menegaskan bahwa pembahasan RUU HIP saat itu tak ada kaitannya dengan PKI. Terlebih RUU HIP kini telah diubah menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Tidak ada sama sekali yang disebut sebagai PKI ingin mengganti dasar negara lewat RUU HIP. Pun sekarang sudah berganti RUU BPIP yang mengatur tupoksi BPIP. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya.***
