LINGKAR MADIUN - Dalam pesan yang beredar berantai di aplikasi WhatsApp pada pertengahan November 2020, disebutkan jumlah orang terpapar COVID-19 di Jawa Timur meledak.
Yang diikuti jumlah kasus positif di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur, termasuk di Surabaya menjadi kasus tertinggi di Indonesia.
Baca Juga: Pakai Masker Ternyata Bisa Menimbulkan Jerawat, Begini Solusinya Biar Hilang
Baca Juga: Cara Daftar dan Cek Penerima Bansos BST Rp 300 Ribu Cukup Klik https://dtks.kemensos.go.id
Di pesan tersebut juga menyebutkan sejumlah dokter yang meninggal akibat COVID-19 di Indonesia.
Mengutip data dari covid19.go.id yang diakses pada Jumat (20/11) pukul 10.06 WIB, DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi dengan jumlah kasus terpapar COVID-19 mencapai 123 ribu kasus.
Baca Juga: Cek Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 11 Dengan Login www.prakerja.go.id, Cara Ceknya
Sementara, Jawa Timur menempati urutan kedua dengan jumlah kasus mencapai 57.662 orang.
Khusus untuk Surbaya, hingga Kamis (19/11), total kasus terkonfirmasi adalah 16.508 kasus, dengan rincian 63 orang dalam perawatan, 15.251 dikonfirmasi sembuh, dan 1.194 konfirmasi meninggal.
Baca Juga: NIK Tidak Terdaftar di eform.bri.co.id/bpum Bisa Dapat BLT BPUM Rp2,4 Juta, Ini Cara Daftar Banpres
Berdasarkan hasil penelusuran pesan tersebut adalah hoax, whatsApp pada Kamis menyatakan telah memblokir lebih dari 2 juta akun penyebar hoaks, sejalan dengan fokus pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam memerangi penyebaran misinformasi saat pandemi.
Data internal Kominfo menunjukkan sejak 23 Januari hingga 18 Oktober terdapat 2.020 konten hoaks seputar COVID-19 beredar di media sosial, sementara yang sudah diturunkan (take down) berjumlah 1.759.
Baca Juga: BLT BSU Subsidi Gaji Tahap 2 Mulai Ditransfer, Namun Belum Cair ke Semua Pekerja, Berikut Alasannya
Kominfo mengidentifikasi terdapat tiga jenis infodemi yang beredar di Indonesia, yang pertama berupa disinformasi, yakni informasi sengaja dibuat salah untuk mendestruksi apa yang sudah beredar.
Kedua, malinformasi yaitu info faktual, namun dibuat untuk orang tertentu dengan tujuan tertentu dan infodemi berupa misinformasi, yaitu informasi yang diberikan tidak tepat, namun, tidak ada unsur kesengajaan.
Baca Juga: Cara Membuat SKCK Online Tanpa Ribet, Beserta Syarat yang Dibutuhkan
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Pangerapan mengatakan Kominfo dalam menangani konten yang berpotensi hoaks, selalu melakukan pengujian fakta, verifikasi, informasi yang masuk, ke beberapa pihak.
Jika memang informasi tersebut, setelah diverifikasi adalah tidak benar, kementerian akan memberi "stempel" hoaks terhadap konten tersebut.***