Network
LINGKAR MADIUN - Pemerintah akhirnya memutuskan perluasan wilayah yang dikenai kewajiban melaksanakan PPKM Darurat.
Jika pada tanggal 3-20 Juli PPKM Darurat hanya mencakup Jawa-Bali, mulai Senin 12 Juli 2021 akan diberlakukan pada daerah non Jawa Bali.
Baca Juga: Update Data Sebaran Covid-19: Kabupaten Madiun Alami Penurunan Kasus, Tapi Masih Tetap Zona Merah
Sedikitnya ada 15 daerah yang terdaftar :
1 Tanjungpinang, Kepulauan Riau
2. Singkawang, Kalimantan Barat
3. Padang Panjang, Sumatra Barat
4. Balikpapan, Kalimantan Timur
5. Bandar Lampung, Lampung
6. Pontianak, Kalimantan Barat
7. Manokwari, Papua Barat
8. Sorong, Papua Barat
9. Batam, Kepulauan Riau
10. Bontang, Kalimantan Timur
11. Bukittinggi, Sumatra Barat
12. Berau, Kalimantan Timur
13. Padang, Sumatra Barat
14. Mataram, NTB
15. Medan, Sumatra Utara
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keputusan ini ditengarai lonjakan yang signifikan di luar wilayah Jawa Bali.
Baca Juga: Beasiswa Kuliah Unggulan 2021 Program S1,S2, S3 Dibuka Hingga 15 Agustus! Begini Syarat Lengkapnya
"Kasus aktif di luar Jawa terjadi kenaikan 34 persen dari mulai Aceh sampai Sumatera Utara. Ada kenaikan bervariasi. Mulai dari Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Maluku, NTT, Papua, Papua Barat yang kenaikannya relatif tinggi," kata Airlangga pada konferensi pers virtual.
Selain karena lonjakan kasus alasan lainnya adalah Bed Occupancy Ratio (BOR) daerah itu telah lebih dari 65 persen.
"Di luar Pulau Jawa-Bali yang memiliki BOR tertinggi adalah Lampung (82 persen), Kalimantan Timur (80 persen), Papua Barat (79 persen), Kepulauan Riau (77 persen), Kalimantan Barat (68 persen), dan Sumatra Barat (67 persen),"tuturnya.
Baca Juga: Angka Kesembuhan Di Indonesia Capai Tertinggi Hingga Melebihi 2 Juta Orang Sembuh Dari COVID-19
Sementara itu terkait aturan PPKM yang diberlakukan diseragamkan seperti yang dilakukan wilayah Jawa Bali, misalnya WFH non esensial 100 persen, sekolah daring, resto take away, dan lain sebagainya.
