Network
LINGKAR MADIUN - Ketersediaan vaksin COVID-19 di negara berkembang tidak sebanding dengan permintaan vaksinasi.
Namun di negara-negara maju, banyak sekali vaksin COVID-19 yang 'berlebihan' hingga menyisakan dosis vaksin yang cukup banyak.
Hal tersebut menjadi perhatian Indonesia, di mana Indonesia merasa ketimpangan ketersediaan vaksin COVID-19 antar negara kaya dan miskin benar-benar terlihat.
Dilansir lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com dari CNA, dijelaskan bahwa ketimpangan tersebut berani disampaikan Indonesia dalam Majelis Umum PBB ke-76.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan pada Jumat, 24 September 2021 bahwa kesenjangan ketimpangan vaksin COVID-19 yang sangat lebar antara negara maju dan berkembang telah menjadi topik umum di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-76 di New York minggu ini.
"Intinya ketimpangan vaksin antara negara maju dan berkembang sangat besar. Oleh karena itu, celah ini harus dipersempit," ucap Retno Marsudi kepada CNA dalam sebuah wawancara eksklusif di sela-sela UNGA (United Nations General Assembly).
"Pertama-tama, masalahnya adalah tidak ada cukup vaksin. Vaksin juga tidak terdistribusi secara merata," tambahnya.
"Oleh karena itu, kami meminta negara maju yang memiliki banyak vaksin atau lebih dari yang dibutuhkan untuk membagikannya," lanjutnya.
Retno Marsudi menambahkan, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 6 miliar vaksin COVID-19 telah diberikan ke seluruh dunia, tetapi 80 persen di antaranya berada di negara maju.
Baca Juga: Kereta Cepat Segera Meluncur, Muatan Rel Terakhir KCIC Sudah Tiba di Indonesia
Dengan demikian, negara-negara maju dapat berbagi pasokan melalui mekanisme bilateral atau melalui fasilitas COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) yang merupakan program berbagi vaksin antar negara.
Retno Marsudi yang juga salah satu co-chair dari COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group (EG), mengatakan bahwa target awal adalah mendistribusikan 2 miliar vaksin pada akhir tahun ini.
"Karena beberapa kendala, COVAX hanya bisa mengamankan 1,4 miliar dosis hingga akhir tahun ini," ujar Retno Marsudi.
Baca Juga: Disebutkan oleh Ibnu Abbas, Gunung yang Ada di Armenia Ini Diyakini Sebagai Tembok Yakjuj dan Makjuj
"Ini berarti ada selisih 30 persen dari targetnya. Oleh karena itu, kepada negara-negara yang memiliki kelebihan vaksin, kami sangat berharap mereka membagikannya," tambahnya.
Retno Marsudi juga menyatakan bahwa Indonesia telah melaksanakan traktat bersama dalam Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS) pengabaian terkait dengan tujuan vaksin, terapi, dan diagnostik.
Perjanjian tersebut memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan, pengetahuan, kreativitas, dan menyelesaikan sengketa perdagangan atas kekayaan intelektual.
Baca Juga: Sri Mulyani Khawatir Ekonomi Indonesia Bisa Terkena Krisis, Imbas Masalah Evergrande di China
Hal ini sejalan dengan prioritas Indonesia untuk fokus pada inklusivitas dan keberlanjutan ketika menjadi presiden G20 selama satu tahun mulai 1 Desember, seperti yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo saat berpidato di UNGA, Kamis, 23 September 2021.
Dalam sambutannya, Jokowi juga menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi global hanya dapat dicapai jika pandemi terkendali dan negara-negara bergandengan tangan untuk saling membantu.
Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon, dan teknologi hijau.
Jokowi juga menyatakan keprihatinan atas krisis politik di Myanmar, serta marginalisasi perempuan dan kekerasan di Afghanistan. ***
