Network
LINGKAR MADIUN - Pemerintah Jepang berupaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakatnya, khususnya yang terdampak pandemi COVID-19.
Bantuan tersebut akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan berdasarkan data-data yang sebelumnya sudah ada.
Namun, baru-baru ini ternyata ditemukan banyak data eror oleh pemerintah.
Baca Juga: Ratusan Anggota Taliban Serbu Ibu Kota Afghanistan untuk Liburan? Begini Ulasannya
Dilansir lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com dari Kantor Berita NHK, data yang eror tersebut membuat bantuan subsidi dana di Jepang tidak terdistribusi dengan baik.
Badan yang bertanggung jawab mengatur program pensiun nasional menyatakan lebih dari 970.000 penerima pensiun mendapat pemberitahuan pembayaran berisi informasi pribadi orang lain.
Layanan Pensiun Nasional (JPS) mengungkapkan bahwa kesalahan pengiriman pemberitahuan itu terjadi di Prefektur Aichi, Mie, dan Fukuoka.
Baca Juga: China Tawarkan Reunifikasi, Taiwan Tegas Tolak Tawaran Balikan: Biarkan Rakyat Taiwan Bebas
Badan tersebut meminta maaf dan menyatakan kesalahan itu disebabkan oleh kekeliruan kontraktor yang mengerjakan pencetakan.
Dalam pernyataannya, dikatakan bahwa perusahaan tersebut mencetak data yang berbeda pada sisi alamat dengan isi pemberitahuan.
Informasi yang salah itu mencakup jumlah uang pensiun, nomor induk pensiun, serta nama institusi keuangan.
Baca Juga: Kabar Gembira! Kerajaan Arab Saudi Memberikan Sinyal Positif, Izinkan Jemaah Umrah dari Indonesia
JPS mengungkapkan bahwa informasi tersebut tidak berisi nama atau nomor rekening bank penerima bantuan pensiun.
Jadi, penerima pensiun tidak bisa diidentifikasi dengan surat pemberitahuan itu.
Goto Shigeyuki selaku Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, menyampaikan permintaan maaf atas masalah tersebut.
Ia berjanji akan mencegah terjadinya kembali hal serupa dengan memperketat pengawasan layanan.
Goto menyatakan telah melaporkan masalah tersebut kepada Perdana Menteri Fumio Kishida.
Perdana Menteri kemudian memerintahkan kementerian melakukan upaya menyeluruh untuk menyelidiki masalah tersebut, memperbaiki sistem, dan membantu meredakan kekhawatiran masyarakat.
Untuk menyelidiki masalah itu, pemerintah Jepang telah melakukan peraturan pengendalian data yang ketat dan berusaha tidak akan mengulangi kesalahan lagi ke depannya. ***
